Foto: ilustrasi
Surabaya, Bhriawa
Netralitas PNS di lingkungan Pemkot Surabaya dalam Pilkada (Pemilukada) 2015 bakal diuji. Pasalnya sanksi berat berupa pemecatan akan diberikan jika diketahui PNS tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon).
Netralitas PNS Pemkot Surabaya patut dipertanyakan menyusul penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) oleh Panwaslu Surabaya di Terminal Joyoboyo, Minggu (18/10) yang diduga informasinya bocor. Di lapangan, APK milik paslon Risma-Whisnu bersih, sebaliknya APK milik paslon Rasiyo-Lucy berupa branding stiker masih bertebaran di sejumlah angkutan kota.
Menariknya, bersihnya APK milik paslon Risma-Whisnu di Terminal Joyoboyo karena tim pemenangan paslon ini sudah mendapat informasi bakal ada penertiban dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Karena itu tim pemenangan paslon Risma-Whisnu bisa bersih-bersih lebih dulu.
Anggota Tim Pemenangan Risma – Whisnu yang diusung PDIP, Anugrah Ariyadi mengaku mendapatkan informasi penertiban APK di lingkungan Terminal Joyoboyo dari salah satu PNS di lingkungan Pemkot Surabaya yakni Plt Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) Kota Surabaya.
“Saya dikasih tahu ada rencana penertiban dari Plt Kepala Dinas Perhubungan Surabaya. Bahkan saya dikasih foto penertiban branding paslon Rasiyo-Lucy oleh Panwaslu di Terminal Joyoboyo dari beliau,” terangnya Anugrah kepada Bhirawa, Minggu (18/10).
Padahal, seperti yang ditegaskan Menpan RB Yuddy Chrisnandi beberapa hari yang lalu saat kunjungannya di Balai Kota Surabaya dijelaskan pemerintah akan membentuk Satgas ASN. Satgas ini diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi bagi PNS/ASN yang tak netral dalam Pilkada. “Bagi ASN yang terbukti terlibat kampanye dalam bentuk apapun, akan dijatuhi sanksi tegas. Paling berat sanksinya dipecat,” tegas Yuddy beberapa hari lalu.
Saat dikonfirmasi Bhirawa, Plt Kadishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajad mengelak memberikan informasi baik berupa foto ataupun sebagainya kepada tim pemenangan Risma-Whisnu. Dia berdalih tidak ada penertiban APK di Terminal Joyoboyo berupa stiker yang menempel di kaca belakang angkot.
“Kalau hari ini (kemarin, red) kedatangan tamu Panwaslu Surabaya itu tidak ada. Kita tidak ikut-ikut. Kalaupun ada rencana penertiban, kita hanya sekadar mengetahui,” terangnya.
Dia mengaku tetap menjaga netralitasnya sebagai PNS. Selain itu, dia hanya sekadar tahu jika nantinya ada penertiban APK yang dilakukan Panwaslu Surabaya. “Panwaslu hanya kulonuwun (permisi, red). Kalau itu reklame memang harus izin Dinas Pajak, tapi saya tak pernah kasih informasi ke paslon,” pungkasnya.
Sementara itu, hasil penelusuran tim pemenangan Risma-Whisnu yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Surabaya, mendapatkan laporan soal masih terdapatnya APK ilegal (bukan produk KPU) milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibkan.
Preseden ini bisa menimbulkan berbagai persepsi, Panwaslu yang tidak tegas atau memang penyelenggaran Pilkada Surabaya ini bersikap berat sebelah dengan melakukan pembiaran untuk tujuan dan misi tertentu. Apalagi persoalan ini telah dilaporkan bahkan diketahui beberapa minggu sebelumnya.
Jubir paslon Risma-Whisnu, Didik Prasetyo mengatakan Panwaslu Kota Surabaya tidak tegas bahkan tidak serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pilkada, karena sejumlah pelanggaran kampanye terkesan dibiarkan.
“Kami melihat Panwas masih belum tegas dan serius dalam melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye yang menjadi tugas dan wewenangnya, mestinya segera melakukan tindakan agar tidak mendapat tudingan berat sebelah,” tegas pria berkacamata yang mantan komisoner KPU Jatim ini.
Dikdong, panggilan akrab Didik Prasetyo juga menyampaikan jika sampai Minggu sore kemarin, anggota timnya masih menemui sejumlah APK ilegal milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibkan.
“Sampai sore ini, ternyata masih terpasang dan jumlahnya sangat banyak, seperti di kaca lin P jurusan Joyoboyo- Kenjeran, lin M jurusan Joyoboyo- Jembatan Merah, dan yang berupa stiker/poster berukuran sedang masih tertempel di tembok-tembok rumah warga dan dipaku di pohon kota di daerah Wiyung,” tandas wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. [geh]
