Gubernur Soekarwo bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Presiden IDB Ahmad Muhammad Ali saat menyampaikan konfrensi pers di hadapan para wartawan.
Surabaya, Bhirawa
Harapan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D W Martowardojo agar bank syariah bisa berkembang di Jatim, kemungkinan bisa terwujud. Bahkan tidak menutup kemungkinan Jatim akan menjadi barometer bank syariah nasional karena didukung 6.000 pesantren.
Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo yang hadir pada acara Indonesia Int Conference of Islamic Finance 2014 di JW Mariot hotel Surabaya, Senin (3/11) menyatakan, potensi perkembangan ekonomi syariah di Jatim didukung oleh 6.000 pondok pesantren. Bahkan para pemilik pondok pesantren itu juga meminta pemerintah memaksimalkan program itu. “Semua kiai di Jatim mendukung konsep restrukturisasi ekonomi syariah,” ucapnya.
Oleh sebab itu, tambah dia, ada dua kepentingan besar pada pemberlakuan skema pembiayaan ekonomi syariah itu. Pihaknya berharap pengusaha skala kecil bisa dibantu oleh ekonomi syariah (Islam). “Selain kelompok mikro ada bank UMKM yang bisa dioptimalkan,” katanya.
Khusus di tatanan on farm Pemprov Jatim berharap Bank Tani juga bisa secepatnya diwujudkan di penjuru Nusantara. Ia optimistis, dengan terciptanya restrukturisasi perbankan secara syariah itu maka konsep ekonomi tersebut dapat terealisasi maksimal. “Khususnya dengan pembiayaan yang murah, mudah, dan barokah bagi masyarakat,” tukasnya.
Sedangkan Gubernur BI Agus D W Martowardojo meyakini pondok pesantren di Jatim mampu mendongkrak perkembangan ekonomi syariah di provinsi tersebut, karena besarnya potensi di sektor itu. “Lembaga pesantren yang dikenal sebagai salah satu alat syiar Islam dapat dioptimalkan menjadi motor edukasi keuangan syariah di Indonesia.” “Oleh sebab itu, kami akan membahas perkembangannya pada tanggal 5 November mendatang melalui perhelatan ‘Indonesia Shari’a Economoci Festival’ (ISEF) di Surabaya,” katanya.
Ia mengemukakan, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif bahwa provinsi itu mampu melaksanakan program percepatan pembangunan ekonomi syariah. Hal itu sesuai dengan akselerasi yang dilakukan oleh Gubernur Jatim Soekarwo. “Kami harap pada tanggal 5 November mendatang penandatanganan kerja sama tentang Deklarasi Surabaya yakni terciptanya perkembangan ekonomi syariah di Jatim bisa terealisasi dengan sukses,” ujarnya.
Sedangkan President Islamic Development Bank (IDB) Group, Ahmed Mohammed Ali melanjutkan, memang dilaksanakan untuk mengelaborasi berbagai hal terkait penerapan keuangan syariah. Apalagi guna menghadapi berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi. Bahkan dalam rangka mendorong pengembangan keuangan ekonomi syariah di Tanah Air. “Sejumlah topik yang dibahas pada konferensi hari ini dinilai masih relevan dengan perkembangan keuangan syariah Indonesia maupun global,” tuturnya.
Sementara itu, Mulhamad Al Haddad Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menambahkan bahwa gelar konfrensi internasional keuangan syariah selama dua hari 3-4 Nopember 2014 ini bagi masyarakat akan lebih mendalami Islamic finence lebih baik, sehingga akan lebih memantapkan mereka untuk masuk ke dalamnya tanbpa ragu karena diganggu oleh persaan khawatir riba dan lain sebagainya. [ma]
