Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menunjukkan peta Provinsi Jatim kepada rombongan KPK dan LIPI yang dipimpin Ikrar Nusa Bakti di Gedung Negara Grahadi.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Dihadapan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memaparkan kondisi politik Jatim. Menurut dia, salah satu faktor yang membuat situasi dan kondisi politik Jatim relatif aman, nyaman serta kondusif dikarenakan etika berpolitik di Jatim berbasiskan cultural. Artinya, saling menghormati dan rajin berkomunikasi.
“Politik di Jatim cenderung tanpa gejolak. Salah satu faktornya adalah saya rutin menyambangi partai politik (parpol) setiap tiga bulan sekali. Difasilitasi Bakesbangpol Jatim, di situ kami berdiskusi terkait masalah-masalah yang ada lantas menemukan solusi bersama,” kata Gubernur Soekarwo, saat menerima tim LIPI dan KPK di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (10/6) lalu.
Berkat pendekatan kultural, lanjutnya, di Jatim tidak ada yang namanya partai politik di Jatim, yang ada hanyalah Partai Politik Jatim. Sebab semua parpol di Jatim bergabung dalam satu bendera Partai Jatim.
“Tak hanya dengan parpol, seluruh stakeholder juga diajak berdiskusi, seperti DPRD, LSM, dan lainnya. Inilah demokrasi partisipatoris ala Jatim,” katanya.
Pendekatan kultural juga digunakan untuk menyelesaikan konflik di Jatim. Contohnya kasus Suni-Syiah di Madura beberapa waktu lalu. Ketika itu, Pakde Karwo juga melakukan pendekatan kepada saudara-saudara para pengungsi Syiah di Sampang.
“Basis kultural ini begitu menyentuh bumi, memang butuh proses yang lama, tapi hasilnya sungguh luar biasa,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Guntur Kusmeiyano mengatakan, prosentase dan kuantitas negarawan atau aktor-aktor politik di Jatim adalah yang terbesar, jadi pihaknya bekerjasama dengan LIPI ingin menggali nilai-nilai kultural dalam rangka menyusun panduan kode etik dan rekruitmen kaderisasi parpol.
“Tahapannya panjang, dari awal kita adakan FGD, lalu interview kepada aktor-aktor politik, dan semua stakeholder disini, ada local wisdom yg ingin kita gali. Kami berharap untuk mendapat masukan yang berarti dari Pakde Karwo. Ada 3 sistem integritas yg kita bangun, kode etik, lalu sistem rekruitmen kaderisasi, dan ketiga pendanaan parpol,” katanya.
Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, tujuannya menemui Pakde Karwo adalah untuk melakukan penelitian dalam rangka menyiapkan kerangka acuan mengenai etika parpol, serta cara kaderisasi dan rekruitmen parpol di Jatim.
“Jatim kami pilih karena termasuk salah satu provinsi yang melahirkan banyak aktor politik di kancah nasional, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif. Di DPR RI, pejabat-pejabatnya kebanyakan dari Jatim. Jadi ada tiga provinsi yang paling banyak memiliki sosok berkualitas di perpolitikan nasional, yakni Jatim, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan,” tandasnya. [iib]
