Dihantui OTT, Program Prona di Kabupaten Sidoarjo Macet

Sidoarjo, Bhirawa
Gencarnya operasi Saber Pungli di Sidoarjo, membuat kecut nyali kepala desa untuk menjalankan program Prona sertifikat masal. Target Prona sebanyak 11 ribu sertifikat sampai akhir semester I baru terserap 11%.
Tim Saber Pungli berhasil menyeret banyak kepada desa yang melakukan Pungli terhadap pemohon (masyarakat) di desanya. Dalam pertemuan Komisi A DPRD Sidoarjo dengan jajaran kejaksaan, Polres dan Badan Pertanahan Negara, mencari solusi beaya panitia diambilkan dari APBD.
Dengan biaya APBD maka pemohon tak perlu lagi mengeluarkan biaya.
Jarot dari BPN Sidoarjo, membenarkan Sidoarjo yang pernah menjadi teladan atas keberhasilan menjalankan program Prona, tahun lalu, kali ini berantakan karena dari 11 ribu sertifikat baru 11% saja yang direalisasi. Angka ini sangat rendah dibanding target yang pernah dilampaui tahun lalu. Tahun lalu dari target 3.500 sertifkat 100% bisa direalisasi.
Namun tahun ini sangat berat bisa memenuhi target karena kondisi psikis aparat desa. Gencarnya Tim Saber Pungli memang sangat mempengaruhi minimnya perolehan target itu.
Dalam hearing dengan anggota DPRD tercetus pembentukan panitia Prona di desa ditunjuk atau dipilih oleh pemohon. Jadi bukan desa yang menunjuk panitia, namun kepala desa tetap menjadi penanggungjawab melalui tandatangan pembentukan panitia. ”Yang jadi masalah, apakah kepala desa mau panitia bentukan masyarakat? pasti ini menjadi persoalan sendiri bagi kepala desa,” ucapnya. Karena biasanya panitia prona itu merupakan orang-orangnya kepala desa atau orang yang sudah dipercaya kepala desa.
Bila panitia Prona dipilih masyarakat sementara bila ada masalah hukum yang bertanggungjawab kepala desa. Menurut Jarot, ini menjadi persoalan sendiri bagi kepala desa.
Anggota Komisi A, Saiful Ma’ali, ada surat dari gubernur yang mengarahkan agar biaya Prona dibebankan APBD supaya semuanya menjadi resmi dan bisa dipertanggungjawabkan. Masyaakat juga tidak perlu mengeluarkan uang sesuai semangat dari program ini yang menggratiskan biaya pengurusan. ”Nanti akan dibahas dalam rapat berikutnya soal kelanjutan dari surat Gubernur ini,” ucapnya.
Sementara sumber di Pemkab, ketakutan kepala desa sudah masiv dan takut menjalankan program ini dikarenakan gencarnya pemberatasan Pungli diberbagai bidang. Padahal tanpa keterlibatan aparat desa, tidak mungkin program ini dapat berjalan. Target penyelesaian Prona begitu besar namun di sisi lain pemerintah membentuk Tim Saber Pungli yang selalu membayangi proyek prona ini. ”Pemerintah tidak konsistennya di sini, ditarget tetapi juga dibelenggu,” jelasnya.
Uang yang dikutib dari permohonan ini tidak seberapa tetapi risikonya ditahan. Dan penahanan kepala desa sangat memukul desa lain yang tak mau menjadi Panitia Prona. hds]