Dikeluhkan Lamban, Akhirnya BLT Kemensos Cair di Kota Batu

Salah satu warga terdampak covid-19 saat menerima bantuan BST dari Dinsos di Graha Pancasila Balaikota Batu, Kamis (14/5). (Anas Bahtiar/ Bhirawa)

Kota Batu,Bhirawa
Setelah sempat menuai kritikan akibat proses berbelit dan lamban, akhirnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan Dinas Sosial akhirnya cair atau bisa diambil warga terdampak, Kamis (14/5) kemarin.
Bantuan dari Kemensos ini diserahkan di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Batu, dan di masing-masing kantor desa/ kelurahan. Tercatat ada sebanyak 10.673 Kepala Keluarga (KK) terdampak pandemi Covid-19 di Kota Batu mendapat bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu.
Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Ririk Mashuri mengatakan BST yang diserahkan nilainya Rp600 ribu untuk tiga bulan, April, Mei, dan Juni. Bantuan ini masuk dalam penyaluran tahap pertama.
“BST nantinya akan di top up atau ditambah oleh Pemkot Batu sejumlah Rp400 ribu. Diharapkan sebelum Hari Raya tambahan top up bisa disalurkan,” ujar Ririk, Kamis (14/5).
Adapun penerima bantuan merupakan keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Bantuan tunai dari Kemensos yang disalurkan diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19.
“Bantuan yang diterima secara tunai sejumlah Rp600 ribu per KK dari total 10.673 di 24 Desa/ Kelurahan di Kota Batu,”tambah Ririk.
Salah satu penerima bantuan, Jumain mengungkapkan bahwa bantuan BST yang diterimanya dari Kemensos yan sebesar Rp600 ribu baru pertama kali diterimanya.
“Baru pertama kalinya ini dapat. Dari dulu belum pernah dapat bantuan. Sebelumnya telah didata lewat RT dengan menyerahkan KK dan KTP namun bantuan tak kunjung turun. Dan sekarang alhamdulillah bantuan sudah diberikan,” ujar Jumain yang merupakan warga Kelurahan Sisir, Kecamatan/Kota Batu.
Berbelitnya proses pencairan bantuan yang terkendala dengan verifikasi data yang lama juga mendapat kritikan dari anggota DPRD Kota Batu. Seperti disampaikan Ketua Fraksi Golkar Kota Batu, Didik Machmud yang menganggap Pemerintah masih lemah dalam menjalin koordinasi dengan Pemerintah Desa. Hal ini mengakibatkan pendataan dan validasi data warga pedesaan yang secara ekonomi terdampak covid-19 menjadi tak kunjung terselesaikan.
Dengan tak terselesaikannya validasi data warga penerima bantuan ini secara otomatis juga mengakibatkan pendistribusian bantuan juga tak kunjung terrealisasikan.
“Lambannya penyaluran anggaran insentif JPS bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat Covid-19 karena minimnya koordinasi. Selain itu, lambannya insentif karena data warga pra sejahtera di Kota Batu tidak sinkron antara instansi satu dengan instansi yang lain,” ujar Didik.
Ia menjelaskan bahwa seharusnya Dinas Sosial telah memiliki data mana saja yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19. Selanjutnya tinggal dilakukan verifikasi melalui Pemerintah Desa apakah benar penerima bantuan masih berhak menerima atau tidak.
“Dengan pendataan seperti itu, menurutnya akan lebih efektif. Sehingga penyaluran bantuan lebih cepat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak,” pungkas Didik. [nas]

Tags: