Junaedi
Surabaya,Bhirawa
Kondisi wilayah pinggiran kota Surabaya dinilai masih jauh dari perhatian Pemkot. Khusunya kondisi ekonomi, masyarakat di wilayah pinggir kota belum merasakan sentuhan tangan Pemkot lantaran dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Padahal banyak pengembang telah menguasai area pinggiran untuk pengembangan bisnis yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menjamurnya bisnis property di kota Surabaya memang menunjukkan naiknya angka investasi dan perkembangan ekonomi di kota Surabaya. Namun akan lain persoalannya jika bisnis ini justru mengikis bahkan membabat seluruh lahan kosong yang mestinya bisa untuk kesejateraan masyarakat sekaligus sebagai nafas kota.
Hal ini dikatakan H Junaedi anggota komisi D DPRD Surabaya yang mengaku sedih dengan kondisi kota Surabaya yang semakin sesak dengan bangunan gedung, karena hilangnya sejumlah lahan hijau (kosong).
“Perkembangan investasi di kota Surabaya memang menunjukkan greget yang tinggi, namun jika ternyata hal ini tidak dibarengi dengan pertimbangan pemeliharaan kawasan hijau, maka justru akan menunjukkan lemahnya pemerintahan kota yang terkesan tidak bisa mengelola dengan baik,” ujarnya.
Menurut Junaedi, pemkot Surabaya harusnya menyiapkan anggaran APBD untuk penguasaan lahan agar sejumlah tanah kosong yang saat ini masih ada tidak lagi jatuh ke tangan pihak ketiga, yang tentu kepentingannya sangat berbeda.
“Anggaran APBD kita ini sebenarnya cukup, jika harus dialokasikan untuk pembelian lahan kosong milik perorangan maupun asset desa, tinggal ada political wiil atau tidak, karena fenomena ini tidak bisa dibiarkan, jika tidak ingin kondisi Surabaya seperti kota Jakarta yang dilanda musibah banjir hampir setiap tahun, gara-gara penataan kota yang amburadul,” tegas politisi Demokrat ini.
Tidak hanya itu, Junaedi juga menilai bahwa keberhasilan walikota Surabaya menjadikan Surabaya kota metropitan masih belum maksimal, karena ternyata belum menyentuh wilayah pinggiran kota.
“Saya tidak pungkiri bahwa Walikota berhasil membangun kota ini, tetapi menurut saya masih belum maksimal karena belum sepenuhnya merata, lihat saja di wilayah pinggiran kota, masih banyak warga yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, yang dampaknya membuat penuh pusat kota, karena mereka berbondong-bondong mencari kerja di tengah kota,” tandasnya
Junaedi mencontohkan wilayah di Kelurahan Sumur Welut Kecamatan Lakarsantri yang kondisinya masih asri dan alami sebagai bahan risetnya, dan menurutnya sangat memerlukan sentuhan pemkot Surabaya agar menjadi lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
“Kita harus berkaca dengan lokasi di Jurang Kuping yang sekarang sudah dikuasai pihak ketiga, di Sumur Welut itu kondisinya masih asri dan alami, lahannya sekitar 2 hektar, dan itu tanah kas desa, jika pemkot bisa segera menguasai dan membangun tempat itu sebagai sarana outbond saja, tentu masyarakat kota Surabaya tidak perlu harus keluar kota, dan dampaknya akan menjadi tujuan wisata baru serta bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar,” ulasnya.
Sebagai anggota dewan, Junaedi berjanji akan turut berjuang, mendorong sekaligus mendukung penuh jika Walikota Surabaya segera menerjunkan stafnya untuk studi lapangan sekaligus mengajukan anggaran untuk pengambilalihan (pembelian) lahan di RW 03 Kelurahan Sumur Welut kecamatan Lakarsantri Surabaya tersebut, sebelum jatuh pihak lain.
“Secara pribadi maupun ditingkat komisi, kami yang ada didewan akan mendukung secara all out kepada Walikota Surabaya jika ingin segera menjadikan lahan tersebut sebagai kawasan tujuan wisata sekaligus kawasan hijau yang juga bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan para remaja, karena tetap akan mempertahankan kondisinya yang alami seperti saat ini,” imbuhnya. [gat]
