Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pamer e-Kios kepada Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).
Pemkot, Surabaya
Sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) yang digagas Pemkot Surabaya menarik perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi. Saat berkunjung ke Pemkot Surabaya, Kamis (8/1), Yuddy memberikan apresiasi positif terhadap upaya Pemkot dalam mereformasi sistem pelayanan publik di Kota Surabaya.
“Jadi, SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau sekarang program ini menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,” kata Yuddy saat kunjungan kerja di Pemkot Surabaya, Kamis (8/1).
SSW kata dia termasuk satu di antara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam eksebisi Public Service Excellence di Busan, Korea Selatan. Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 ini menuturkan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut dia, format reformasi birokrasi menyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur.
Sedangkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik yang terintegrasi, pemkot meluncurkan e-Kios. Keberadaan e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kantor-kantor kelurahan, kecamatan, rumah sakit dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Dengan berbagai keunggulannya, SSW berhasil meraih penghargaan The Best Public Service Excellence secara nasional.
Risma juga menyatakan demi menerapkan implementasi reformasi birokrasi, pihaknya telah menempuh beberapa hal. Di antaranya, perampingan struktur kepegawaian di tubuh lembaga eksekutif Kota Surabaya.
Konkretnya, pemkot melakukan merger sejumlah sekolah dan kantor kelurahan. Dengan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari satu orang, kini hanya membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor kelurahan, sebelum merger jumlahnya mencapai 163 kantor. Pasca merger, hanya tinggal 154 kelurahan.
“Kebijakan merger sekolah dan kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi kinerja aparatur sipil negara,” katanya. Dia menambahkan dengan kebijakan merger, pemkot dapat berhemat 154 jabatan eselon IV. Kebijakan tersebut berjalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Di samping penggabungan instansi, salah satu cara pemkot menerapkan reformasi birokrasi yakni dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam setiap jenjang kinerja pemerintahannya. Mulai dari perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah, hingga administrasi internal pemerintahan, semuanya berbasis TIK.
Dikatakan Risma, dengan mengandalkan TIK, kinerja birokrasi terbukti efektif dan efisien. Untuk perizinan, pemohon yang memiliki lahan di Surabaya dapat mengajukan perizinannya dari luar kota maupun luar negeri.
Revitalisasi Peran Inspektorat
Pertemuan antara MenPAN dan RB, Yuddy Chrisnandi dengan Wali Kota Risma juga menyinggung revitalisasi peran inspektorat. Menurut MenPAN dan RB, fungsi Inspektorat bukan sekadar mencari-cari kesalahan, namun lebih dari itu yakni melakukan langkah-langkah preventif agar aparatur sipil negara betul-betul bekerja dengan baik.
Langkah preventif yang dimaksud Yuddy antara lain, memberikan bimbingan, meminta laporan kinerja secara periodik, hingga melakukan inspeksi mendadak (sidak).
“Jadi Inspektorat bukan sebatas unit organisasi pelengkap di pemerintah kota, melainkan unit fungsional pengawasan internal. Artinya, Inspektorat tidak perlu menunggu instruksi kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya. Inspektorat bisa melakukannya (pengawasan, red) dengan kreatif sesuai koridor kewenangan dan tugasnya,” katanya. [dre]
