Petugas Satlantas Polrestabes Surabaya menghadang pengendara roda dua yang salah jalur masuk ke jalur roda empat di Bundaran Waru, Surabaya, Senin (11/1). Water Barrier yang dipasang di pintu masuk Surabaya untuk memisahkan kendaraan roda dua dan roda empat dan petugas juga mengawasi pengendara yang tidak mematuhi Prokes. [Oky abdul sholeh]
Penambahan Kasus Aktif Tinggi, Penurunan Mobilitas Minim
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah berencana akan melanjutkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk periode kedua setelah dilaksanakan selama 14 hari sejak 11 – 25 Januari mendatang. Hal ini memantik pesimisme dari berbagai pihak mengingat PPKM tidak mempan dalam menekan angka mobilitas masyarakat sekaligus penularan Covid-19.
Pakar Epidemologi Universitas Airlangga (Unair) dr Windhu Purnomo menegaskan, pelaksanaan PPKM berjalan setengah hati. Sehingga, kasus aktif Covid-19 tidak ada tanda-tanda melandai. “Melandai saja tidak. Terus terang PPKM ini kebijakan setengah hati,” jelas dr Windhu saat dikonfirmasi, Rabu (20/1).
Dibandingkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan dengan ketentuan yang cukup ketat, dr Windhu mengakui PPKM jauh dari PSBB. Namun, PSBB sendiri hasilnya tidak membuat kasus itu melandai, bahkan meningkat.
Maka PSBB saat itu kemudian dihentikan. “Jadi di Jatim saja yang dulu lebih ketat hanya sempat ngerem sedikit meski bukan melandai kasusnya. Apalagi yang ini, kegiatan tidak esensial sekarang tetap berjalan, mal hanya dibatasi jamnya saja, tempat ibadah tetap beroperasi, kantor-kantor juga tetap buka meskipun hanya 25 persen,” ujar dosen pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair tersebut.
dr Windhu kembali menegaskan, PSBB yang pernah dilaksanakan sebelumnya sesungguhnya bukan keharusan, melainkan opsional. Maka ketika opsi itu hanya dijalankan setengah-setengah seperti PPKM ini, maka sebaiknya tidak dilanjutkan. “Yang lebih penting itu testing dan tracing itu dan sampai sekarang masih lemah. Pakem untuk menangani masalah wabah itu ya penemuan kasus. Salah satunya melalui testing dan tracing,” tegas dia.
Sayangnya, lanjut dr Windhu, testing dan tracing itu dikerjakan tapi belum maksimal. Sekarang ini jumlah testing masih sekitar 2 persen dari jumlah penduduk. “Harusnya ya sebanyak mungkin testing dan tracing itu dilakukan. Bukan seperti sekarang, dari 222 negara yang melaporkan testingnya, kita urutan ke 159 testing ratenya,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri berencana melakukan perpanjangan bagi provinsi di wilayah Jawa dan Bali yang penurunan positifity rate-nya masih rendah.
Dengan perpanjangan ini sejumlah daerah diharapkan mampu menurunkan angka kasus Covid-19. Serta menaikkan beberapa indikator dalam penanganan Covid-19 antara lain, indikator kesembuhan dengan memperbaiki kapasitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit jika angka yang ditentukan sudah terlampaui.
Di Jatim, tercatat sebanyak 15 daerah yang saat ini melaksanakan PPKM hingga 25 Januari mendatang. Ke-15 daerah tersebut antara lain, Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Blitar. Selain itu, empat daerah tambahan PPKM adalah Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kediri.
Sejak dilaksanakan PPKM pada 11 Januari hingga 20 Januari, tercatat peningkatan kasus positif di Jatim sebanyak empat kali dan mengalami penurunan angka positif sebanyak lima kali. Hingga kemarin, data Gugus Tugas Covid-19 di Jatim telah menunjukkan angka kasus positif aktif sebanyak 7.636 orang dan kasus kumulatif di Jatim telah mencapai 102.152 kasus.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengakui adanya perpanjangan masa PPKM tersebut. Namun, hingga saat ini surat dari pusat belum turun ke provinsi. “Intinya ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar kita siap mengikuti arahan Mendagri,” tutur Heru.
Mantan Bupati Tulungagung dua periode tersebut mengaku, Pemprov akan melakukan evaluasi untuk menentukan daerah mana saja yang akan melaksanakan PPKM tahap kedua. Karena setiap dua hari sekali, Pemprov bersama jajaran Polri dan TNI melakukan evaluasi PPKM. “Evaluasi tadi (kemarin) kita lakukan evaluasi untuk daerah Madiun Raya,” jelas dia.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov, ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM mulai melandai kasusnya seperti Kabupaten Kediri, Malang, Batu. Namun, Heru tidak menampik bahwa ada pula beberapa daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19. “Tetapi yang penting adalah tingkat kepatuhan masyarakat sudah naik sampai 75 – 80 persen. Ini informasi dari Forkopimda yang kita evaluasi dua hari sekali. Artinya PPKM, operasi yustisi, kampung tangguh dari Polri, TNI dan satgas Covid Jatim berjalan sangat efektif,” jelas dia.
Dalam evaluasi PPKM, Heru mengakui pentingnya optimalisasi tracing. Karena dikhawatirkan banyak OTG yang tidak melakukan isolasi. Namun, salah satu inovasi Kabupaten Madiun sangat baik yakni screening hasil rapid antigen setiap akan masuk daerah tersebut. Selainitu, beberapa daerah juga telah melakukan pembatasan kegiatan sosial, pesta pernikahan kecuali akad nikah yang hanya diperbolehkan dihadiri pengantin, saksi, wali dan pengulu.
“Itu semua kita tegaskan untuk mengurungi mobilitas manusia yang diharapkan bisa sampai 40 persen. Termasuk tempat wisata beberapa kembali ditutup,” jelas Heru.
Di Surabaya, lanjut dia, pembatasan juga dilakukan dengan menutup rumah hiburan. WFH juga di sweaping untuk memastikan 75 persen. “Ini komitmen kita menurunkan angka positif covid semua harus disiplin kalau nggak disiplin bisa bisa lockdown juga. Pemkot Surabaya minta izin ke kantor-kantor Pemprov untuk sweaping memastikan WFH dilakukan 75 persen. Kita izinkan itu,” pungkas Heru.
Sebelumnya, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto juga mengatakan, upaya untuk menekan mobilitas pendudukan akan terus ditingkatkan hingga akhir PPKM pada 25 Januari mendatang. Pihaknya berharap, dengan upaya peningkatan tersebut target 40 persen dapat dicapai. “Dengan adanya PPKM ini pemerintah pusat mengharapkan penurunan mobilitas penduduk turun hingga 40 persen. Tapi sampai satu minggu PPKM untuk Jatim baru 13 persen. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya ini akan ditingkatkan terus,” tutur Mayjend TNI Suharyanto usai menghadiri rapat evaluasi PPKM di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (18/1). [tam]
Tren Penambahan Kasus Positif Selama PPKM:
Tanggal Kasus
11 Januari 792
12 Januari 844
13 Januari 815
14 Januari 981
15 Januari 1.198
16 Januari 1.160
17 Januari 974
18 Januari 849
19 Januari 972
20 Januari 955
