Dilema dan Persoalan Impor Beras

Oleh :
Harun Rasyid
Dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhmammadiyah Malang

Indonesia yang notabenenya adalah sebuah negara agraris, maka idealnya memiliki keberlimpahan produksi hasil pertanian, termasuk padi atau gabah. Namun, sayang fakta yang terjadi justru memperlihatkan negeri ini justru harus sering bergumang pada persoalan pangan berupa beras. Sampai-sampai pemerintah harus memutuskan untuk melakukan impor beras. Memang harus kita akui bahwa beras menjadi satu-satunya produk pangan terpenting bagi masyarakat Indonesia.

Dalih Impor Beras

Impor beras di Indonesia selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan, oleh karena Indonesia sebagai negara agraris yang seharusnya berkelimpahan beras tapi masih melakukan impor beras. Namun, teori tersebut tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Fakta yang ada, justru kerap kali menyimpang dari agenda yang telah ditentukan pemerintah.

Realitas tersebut bisa terlihat dari upaya pemerintah yang berencana akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun 2021 sebagai solusi untuk menjaga pasokan selama puasa dan Lebaran serta tidak terjadinya lonjakan harga. Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton. Impor beras akan digunakan untuk menambah cadangan atau pemerintah menyebutnya dengan istilah iron stock yang posisinya tidak dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock, (Republika, 9/3/2021).

Sejatinya, jika tertelesik secara detail produksi beras selama ini ketersediannya tidak pernah lepas dari produksi padi atau gabah yang sangat dipengaruhi oleh cuaca yang selama ini menjadi salah satu persoalan perberasan Indonesia. Belum lagi, kebijakan harga antara gabah dan beras yang berbeda. Kebijakan harga gabah disebut sebagai kebijakan harga dasar, dan kebijakan harga beras disebut sebagai kebijakan harga tertinggi.

Kebijakan harga dan kebijakan harga pasar, jenis produk antara komoditas gabah dan beras, serta permintaan dan konsumen menjadikan pasar kedua komoditas penting ini berbeda. Ketersediaan antara gabah dan beras yang seharusnya sinergis menjadi tidak sinergis dikarenakan perbedaan pasar antar keduanya. Hal ini menjadi problem tersendiri, karena ketersediaan gabah dan kelangkaan beras di pasar tidak pernah bisa dijelaskan oleh ketersediaan gabah atau produksi gabah.

Berangkat dari potret itulah, hingga akhirnya menggiring pemerintah selalui perkutat pada pesoalan impor beras, bahkan bisa dibilang impor beras di Indonesia selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Selama masa dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi), pemerintah sudah mengimpor beras dalam beberapa tahap. Di sisi lain, Jokowi sendiri menegaskan janjinya dalam beberapa kesempatan saat kampanye Pilpres untuk menolak impor beras karena dianggap menyengsarakan petani lokal.

Saat masih calon presiden di 2014, Joko Widodo tegas mengaku akan menghentikan kebijakan impor pangan jika ia terpilih menjadi presiden 2014 bersama wakilnya, M Jusuf Kalla. Menurut Jokowi, Indonesia yang memiliki kekayaan alam berlimpah dengan tanah yang subur ini seharusnya jadi negara pengekspor. “Kita harus berani stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok,” kata Jokowi di Gedung Pertemuan Assakinah, Cianjur, Jawa Barat, seperti diberitakan Kompas.com pada 2 Juli 2014. Namun, apa daya yang telah terjadi hingga kini negeri ini masih selalu dalam dilema dan berkutat pada persoalan perberasan, dan entah sampai kapan semua akan berakhir.

Mengurai persoalan impor beras

Persoalan pangan bukan masalah yang baru terjadi, namun telah menjadi persoalan serius sejak pasca kemerdekaan. Presiden Soekarno bahkan pernah mengatakan, “Tantangan bangsa Indonesia adalah masalah makanan rakyat, bahaya kelaparan, produktivitas yang rendah serta penduduk yang semakin meningkat.” Termasuk persoalan pangan terkait beras.

Beras merupakan kebutuhan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai sumber karbohidrat, beras juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga khususnya petani. Selain itu, beras selalu dikaitan dengan permasalahan sosial masyarakat serta persoalan politik. Kebutuhan pangan diatur dan dijamin berdasarkan Undang-Undang dasar 1945.

Oleh karena itu negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Lebih jauh, apabila Indonesia ingin dikatakan berdaulat pangan maka pengeolaan pangan harus diatur dengan kepentingan sendiri dengan tidak tunduk pada negara lain dalam arti tidak melakukan impor pangan. Berbeda dengan produk non pangan, kebijakan impor beras selalu menimbulkan perdebatan publik.

Beras sebagai produk petani memiliki peran vital dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, dengan demikian diperlukan konsolidasi antara pemerintah dan Bulog dengan memperhatikan dinamika petani dan harga beras di pasar. Segala kebijakan terkait dengan impor beras harus memperhatikan ketersediaan beras yang ada di setiap daerah-daerah yang selama ini menjadi pemasok beras di Indonesia. Harga beras di lapangan juga menjadi penting diperhatikan mengingat biaya produksi petani yang sangat tinggi serta subsidi pupuk yang tidak merata juga harus menjadi pertimbangan pemerintah, terlebih ketika merencanakan impor beras

Namun, kedati demikian masyarakat harus melihat permasalahan impor ini dengan lebih rasional mengingat impor tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Artinya, impor bisa dilakukan karena produksi yang berkurang atau ketika terjadi disparitas harga yang tinggi antara barang di luar negeri dengan barang yang tersedia di dalam negeri. Artinya, lagi impor bisa dilakukan karena kurangnya produksi padi di dalam negeri. Impor beras merupakan alternatif untuk mencapai ketahanan pangan tatkala produksi beras nasional tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat.

Begitupun sebaliknya, persoalan beras yang terjadi bukan karena kuranyanya pasokan beras dalam negeri namun bisa saja terjadi karena lebih disebabkan oleh minimya koordinasi, berikut diantaranya persoalan impor beras yang selama ini kerap terjadi. Pertama karena tidak ada konsolidasi antara Bulog dengan kementerian perdagangan sebagai pelaksanaan impor beras. Kedua, dalam beberapa kasus di daerah-daerah tertentu produksi padi dan beras sudah mencukupi kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan masyarakat. Ketiga, kendala teknis seperti harga yang ditetapkan oleh Bulog sangat rendah dan persoalan subsidi yang tidak merata pada tingkat petani, sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi pada petani.

Melalui ketiga hal mendasar dalam menguarai persoalan impor beras tersebut di atas, maka besar kemungkinan jika terantisipasi dengan baik akan mengantarkan pemerintah lebih rasional dalam mengkalkulasikan kebijakan impor beras untuk negeri ini, sehingga persoalan perberasan tidak berpotensi menyulut dilema dan polemik.

———- *** ———-

Rate this article!
Tags: