Tuban, Bhirawa
Untuk yang kedua kalinya, Sekretariat Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Pramuka, Kabupaten Tuban, ‘diluruk’ belasan masyarakat yang kecewa dengan cara yang dilakukan Timsel. Seperti halnya kemarin lusa (14/5, -red), sejumlah elemen masyarakat ‘Nyanggong’ mulai pagi hingga siang untuk melaporkan keberatan atas putusan Timsel.
Selain para peserta yang namanya tidak masuk dalam 20 besar calon komisioner KPUD yang melakukan protes, mereka datang dengan membawa surat tuntutan, di mana dalam surat tersebut juga di tanda tangani sejumlah perwkilan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Fatayat NU Ranting Kelurahan Doromukti, Forum Masyarakat Tuban (FMT), Forum Peduli Pendidikan Tuban (FPPT), PMII Komisariat Universitas Sunan Bonang, serta dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Mereka meminta bertemu Timsel, karena mencium adanya gelagat kecurangan yang dilakukan selama proses seleksi calon anggota KPU periode 2014 sampai 2019. Utamanya pada proses seleksi peserta hingga masuk di 20 besar. “Kami ingin tahu alasan tidak masuknya beberapa nama dalam 20 besar lolos seleksi,” jelas Istiana, salah satu warga yang mendatangi sekretariat Timsel yang juga berada di kantor KPU tersebut.
Istiana menilai, Timsel tidak profesional dalam melakukan seleksi calon anggota KPU. Bahkan dirasa sangat kental dengan intervensi pihak luar. “Kalau intervensi dari pihak luar kuat, ngapain membuat tes,kami disini ingin memperjuangkan demokrasi, jangan sampai intervensi dari pihak luar mempengaruhi proses seleksi anggota KPU. Untuk itu kami akan menanyakan beberapa hal kepada Timsel,” kata Istiana.
Beberapa tuntutan yang mereka bawa dianataranya yang diajukan untuk para anggota Timsel. Pertama, memohon kepada Tim Seleksi KPU Tuban untuk membuka nilai hasil tes peserta calon anggota KPU untuk publik. Mereka menduga, banyak peserta yang nilai tes tulis, psikologis, dan kesehatan, lebih baik.
Justru namanya tidak lolos dalam 20 besar hasil seleksi. “Selama ini hasil nilai tersebut tidak pernah dibuka untuk publik,” jelas Wasis Susilo, salah satu orang dan peserta yang ikut dalam aksi protes yang saat ini juga masih menjabat sebagai Komisioner KPUD Tuban.
Kedua, menunjukkan berita acara dan rekap dua puluh besar yang sudah ditanda tangani kelima anggota Timsel. Ketiga, mempertanyakan perubahan komposisi dua puluh besar yang berbasis nilai. Mereka mengaku mendapatkan temuan, kalau ada dua berita acara dalam seleksi 20 besar. Di mana salah satu berita acara tidak ditanda tangani oleh salah satu Tim Sel.
Keempat, mempertanyakan kredibilitas Timsel KPU Tuban yang melakukan perubahan kelolosan calon ke dalam peringkat dua puluh besar. Kelima, mengindikasikan bahwa Timsel mendapatkan titipan-titipan dan intervensi dari pihak luar.
Sedangkan yang ke enam, mereka meminta Timsel Kabupaten Tuban untuk mencabut pengumuman dua puluh besar. Karena hal itu dianggap cacat hukum. “Kita tantang Timsel untuk membuka hasil nilai dan tes untuk publik,” kata Istianah, salah satu peserta lain yang tidak lolos. [hud]
Keterangan Foto : Salah satu elemen masyarakat dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Tuban saat menunjukkan poin-poin protes yang ditujukan pada Timsel di Kantor KPUD Tuban. [khoirul huda/bhirawa)
