Puan Maharani
Jakarta, Bhirawa
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya konsisten mengenai kebijakannya yang melarang menteri di kabinet merangkap sebagai pengurus aktif di partai politik.
“Presiden perlu berbicara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani supaya yang bersangkutan memilih salah satu antara jabatan menteri atau partai,” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).
Said menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan nonaktif di kepengurusan DPP PDIP sebagai satu hal yang aneh. Apalagi, tidak ada satu pun kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja, juga merangkap sebagai pengurus partai meskipun nonaktif. Said menduga penetapan Puan Maharani sebagai pengurus nonaktif DPP PDIP sebagai jalan tengah antara keinginan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Presiden menginginkan semua menteri melepas jabatan di partai, tetapi tampaknya Megawati tidak menghendaki itu, sehingga kemudian dipilih jalan tengah cukup nonaktif dari partai.
“Karena itu, bisa ditafsirkan bahwa kebijakan Presiden Jokowi tentang larangan menteri menjadi pengurus aktif, yang akhirnya cukup nonaktif, mendapat pengaruh dari Megawati,” tuturnya.
Hal itu pun terlihat ketika dalam kepengurusan DPP PDIP sebelum kongres di Bali, Puan masih tetap menjadi pengurus. Padahal, Tjahjo Kumolo yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal, melepas jabatan setelah menjadi Menteri Dalam Negeri.
Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan posisi Puan Maharani yang masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP periode 2015-2020 walaupun saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Nasional dan Kebudayaan.
“Ya enggak masalah, kan begitu diangkat (jadi pengurus DPP PDIP) langsung dinonaktifkan saat itu juga,” kata Wapres Jusuf Kalla, di Gedung Sate Bandung, Senin.
Ia menuturkan, posisi Puan Maharani di pemerintahan tidak akan terganggu karena posisinya di partai politik sudah dinonaktifkan.
“Kan yang dilarang itu kalau dia aktif, ini sudah dinonaktifkan,” kata dia. Dikatakan dia, tugas dan kewajiban Puan Maharani di Partai Berlambang Banteng Moncong Putih tersebut bisa digantikan dengan wakilnya.
“Di situ masih ada dan banyak staf nya dan wakilnya. Jelas hari itu diangkat dan dinonaktifkan,” kata dia. Puan Maharani juga menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan. [ant.ira]
