Din Samsudin saat hadir di Milad Muhammadiyah yang di kemas dengan acara Tabligh Akbar di Stadion Surajaya Lamongan.(Alimun Hakim/Bhirawa)
Lamongan, Bhirawa
Masyarakat Muhamdiyah khususnya di Lamongan diminta untuk tidak Golput dalam Pemilu 2019 mendatang. Seruan untuk tetap memilih dalam Permilu 2019 ini disampaikan mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Samsudin di acara Tabligh Akbar dalam rangka Milad Muhammadiyah ke 109 Hijriah oleh PD Muhammadiyah Lamongan di Stadion Surajaya LamonganJatim, Minggu (25/11).
Pada kesempatan kemarin ,Din Samsudin menegaskan karena menunaikan hak konstitusi merupakan satu di antara tanggungjawab sebagai warga Negara yang baik.
Din menjelaskan, pemilu 2019 mendatang, bagi warga Muhammadiyah, bagi umat Islam bukan agenda biasa, bukan sekedar agenda demokratis lima tahun-an tapi adalah kewajiban dan tanggung jawab keagamaan.
“Maka harus kita hadapi secara positif jangan menjadi golput, berilah hak suara sebagai warga yang bertanggung jawab,Pilihlah sesuai hati sanubari dan tanyakanlah pada hati sanubari siapa yang harus dipilih”Ujarnya.
Tentu, Lanjut dia, pilihlah calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif yang betul-betul beristiqomah dengan nilai-nilai moral yang betul-betul mengemban amanat dan memberikan perhatian kepada kepentingan Islam dan kepentingan umat Islam.
Di sisi lain Ia juga menuturkan , sesuai tema Ta’awun untuk Negeri’ yang berasal dari Alquran surat Al Maidah Ayat 2, maka warga Muhammadiyah harus saling bergotong-royong dalam kebaikan, ketakwaan, dan jangan bersekongkol dalam dosa dan keburukan.
Muhammadiyah harus terus mengedepankan budaya ta’awun, budaya kerjasama budaya gotong royong dengan siapa saja, budaya untuk membantu sesama manusia baik umat Islam maupun bukan umat Islam.
“Persekongkolan persoalan jahat yang ada di negeri ini harus dilawan oleh Muhammadiyah, harus dilawan oleh bangsa ini dengan mengedepankan ta’awun,” tandasnya dihadapan ribuan jamaah Muhammadiyah.
Ia menambahkan,Tema milad Muhammadiyah ini sangat relevan. Bahwa warga Muhammadiyah harus terus mengedapankan budaya untuk saling membantu kepada siapa saja.
Muhammadiyah harus terus mengedepankan budaya ta’awun, budaya kerjasama, Budaya memberi daripada menerima.
“Inilah budaya yang dicontohkan Muhammadiyah di usianya yang telah satu abad lebih,” ujarnya.
Din mengajak agar budaya ta’awun ini harus selalu ditunjukkan dan di padukan antara Muhammadiyah dengan pemerintah untuk memadukan negeri.
Karena Indonesia adalah negara di harus dicintai dan sebagai tempat melaksanakan misi sebagai khalifatullah fil ard (Pemimpin di bumi ini, red).
Pada usianya yang lebih dari 1 abad, Muhammadiyah telah banyak membantu, bekerja memberi, membantu orang lain tanpa pamrih.
Muhammadiyah banyak membantu pemerintah. Maka jika pemerintah membantu Muhammadiyah, itu sudah semestinya.
Muhammadiyah harus menjaga kekuatan penengah. Jangan mau terhasut, terprovokasi oleh siapapun untuk menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Jangan mau terhasut dan apalagi mengadu domba diantara kita sesama umat Islam” tandasnya.
Din juga mengomentari terkait kasus yang menjerat ketua Umum Pemuda Muhamadiyah Dahnil Anzar . Mebnurutnya , kalau ada masalah pejabat di Kemenpora , maka harus bertanggung jawab pejabat yang di kemenpora itu dan meminta laporan baik dari GP Ansor maupun dari pemuda Muhammadiyah.
“Bagaimana sebenarnya yang terjadi ini kalau hanya satu orang satu pihak yang menerima maka sayang.Logiskah saya mempertanyakan Namun demikian harus diselesaikan secara hukum dan harus berkeadilan,” tegas Din.
Menurutnya Din Samsudin program itu pemerintah kantor Menpora atau kemenpora dengan mengajak dua ormas Pemuda besar yaitu GP Ansor dan pemuda Muhammadiyah.
Masing-masing diberikan , Rp 2 miliar dan GP Ansor Rp 3,5 miliar untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka sudah laksanakan dan puncaknya apel bersama di Klaten dan itu dihadiri oleh Presiden.
“Oleh karena itu , kalau mau fair BPK segera turun tangan memeriksa kemenpora siapa yang bertanggung jawab di kemenpora pasti ada itu , pejabat baru yang kedua meminta laporan kepada ormas pemuda yang terlibat baik Pemuda Muhammadiyah maupun Pemuda GP Ansor jadi jangan parsial namun hukum tetap kita dorong dan harus tetap berkeadilan , Jangan sampai tidak berkeadilan”Pungkasnya.
Seperti diberitakan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pemanggilannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kegiatan kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia 2017.
Kasus dugaan korupsi itu telah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan setelah polisi menemukan unsur pidana di dalamnya.
Dalam tahap penyelidikan perkara, polisi telah memanggil sejumlah pihak untuk diklarifikasi. Mereka adalah perwakilan Kemenpora Latif dan Ketua Panitia Kegiatan GP Ansor Safrudin.
Saat itu polisi juga memanggil Ahmad Fanani. Namun dia tak memenuhi panggilan tersebut. Polisi juga berkoordinasi dengan Kemenpora RI untuk mengumpulkan barang bukti. [mb9]
