Dinas Koperasi Usaha Mikro Sidoarjo Usulkan Ribuan UM dapat BLT

Pelaku usaha mikro Sidoarjo yang mendaftar lewat Kantor Kec Sidoarjo. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, saat ini terus melakukan perekapan atas ribuan usaha mikro (UM) yang ada, untuk segera diusulkan kepada Kemenkop dan UKM untuk bisa memperoleh bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Sidoarjo, M. Edi Kurniadi, saat ini pihak terus melakukan perekapan data jumlah UM yang tersebar di 18 kecamatan.

“Saat ini masih terus berlangsung. Bapak Ibu pelaku UKM supaya mendaftar ke kantor kecamatan masing-masing,” komentar Edi, belum lama ini.

Dirinya menerangkan, jumlah usaha mikro di Kab Sidoarjo ada dua versi. Jumlah usaha mikro yang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo sebanyak 167 ribu. Sedangkan data dari Diskop UM Sidoarjo sebanyak 6000.

Dirinya menegaskan pihaknya hanya sebatas mengusulkan usaha mikro ini ke Pusat. Sedangkan realisasi dari Kemenkop UKM.

Program BLT dari Kemenkop UKM ini, kata Edi, diberikan kepada usaha mikro sebagai tambahan modal kerja di masa pandemi Covid-19.

Data usaha mikro yang sudah diusulkan, nanti yang akan memverikasi layak atau tidak untuk menerima bantuan, adalah dari Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kemenkeu dan otoritas jass keuangan ( OJK).

Jika pelaku UMKM benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut, maka dananya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha mikro.

Program Pemerintah ini, kata Edi, akan menyasar untuk 12 juta pelaku UM se Indnesia Nilainya sebesar Rp2.4 juta tiap UM. Maka itu, pengusulan lebih cepat tentunya akan lebih baik.

“Rekapan usaha mikro yang sudah masuk ke kita saat ini, ada sekitar 969 lebih. Secepatnya akan kita kirim,” katanya.

Sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh usaha mikro dalam program ini diantaranya, pelaku usaha mikro sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan, pelaku usaha mikro merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pelaku usaha mikro memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, pelaku juga bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga bukan anggota TNI/Polri dan juga bukan pegawai BUMN/BUMD. (kus)

Tags: