Dinas Sosial Tegaskan Coret Warga Mampu Yang Masuk Penerima BPNT

Moh.Kamil menegaskan validasi BDT harus sesuai realitas di lapangan.(Alimun Hakim/Bhirawa).

Lamongan, Bhirawa
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menegaskan bakal mencoret warga yang ternyata masih dalam kategori mampu dari data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT ).
Hal tersebut ditegaskan sebab proses ulang Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan di Lamongan , sehingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nanti tepat sasaran.
Hal itu di tegaskan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan, Moh Kamil, terkait proses verifikasi dan Validasi BDT yang saat ini sedang berlangsung.
“Memang saat ini prosesnya masih berlangsung, dan kalau melihat data kasar di lapangan, Isyaalllah banyak orang yang sudah mampu dikeluarkan dari BDT, bisa mencapai ratusan” ungkap Moh Kamil, Senin (5/8).
Sedangkan, lanjut Kamil, panggilan Kepala Dinsos Kabupaten Lamongan, Moh Kamil, orang-orang atau warga miskin yang belum masuk Basis Data Terpadu (BDT) nandi diusulkan lewat musyawara desa (musdes) atau musyawara kelurahan (muskel).
“Intinya verifikasi dan Validasi BDT, agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepat sasaran” kat Kamil menegaskan.
Sebelumnya, Kamil menyebutkan dalam proses Verval BDT itu, Dinsos Lamongan menerjunkan total sebanyak 335 petugas, mulai dari petugas verval di tingkat desa hingga koordinator kabupaten.
“Secara rinci di desa-desa itu ada 270 petugas yang di kecamatan-kecamatan ada 60 petugas , kemudian yang di Dinsos ada 5 orang. Hasil dari desa-desa nanti dikumpulkan di kecamatan, kemudian dari seluruh kecamatan akan dimasukkan ke sini (Dinsos),” ungkap Kamil.
Dalam verifikasi dan validasi (Verval) Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan tersebut desa-desa beri kesempatan untuk melakukan muskel/musdes untuk mengusulkan orang-orang miskin yang belum masuk BDT.
“Kita menargetkan proses Verval BDT dapat diselesaikan pada bulan Oktober 2019, kemudian ditangdatangani oleh pak bupati dan Januari 2020 nanti sudah ditandatangani oleh menteri” jelas Kamil yang juga memaparkan di Tahun 2020 mendatang, Lamongan sudah memiliki data yang valid terkait Basis Data Terpadu (BDT) atau data kemiskinan. [Mb9]

Tags: