Dindik Bantah Terima Anggaran UN Rp 80,5 M

Hanya Terima Rp 40,4 M
Dindik Jatim, Bhirawa
Ketidakjelasan Anggaran Ujian Nasional (UN) akhirnya mulai ada titik terang. Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah mendapat informasi anggaran yang bakal digunakan untuk operasional UN 2014. Sayang, anggaran yang dialokasikan jauh dari perkiraan sebelumnya, yaitu Rp 80,5 miliar.
“Tidak benar kalau Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud menyatakan anggaran UN rata-rata sebesar Rp 80 ribu per siswa. Kenyataannya yang kami terima dari pusat hanya sekitar Rp 40 ribu per siswa,” tegas Kepala Dindik Jatim Dr Harun MSi saat menemui wartawan di kantornya Jl Gentengkali 33 Surabaya, Rabu (2/4).
Harun menuturkan, setelah lama menunggu kejelasan tentang pencairan anggaran UN, baru kemarin pusat memberi kepastian tentang alokasi anggaran yang diterima provinsi. Secara keseluruhan, total anggarannya hanya sebesar Rp 40,4 miliar. Itupun akan digunakan untuk mencetak ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
“Kalau anggarannya Rp 40,4 miliar, sedangkan peserta UN sekitar 1 juta, maka per peserta  dianggarkan rata-rata Rp 40 ribu. Meski tidak dengan anggaran yang diprediksi seperti semula, kami yakin semua kebutuhan akan tercover. Tidak lebih, juga tidak kurang,” ungkap dia.
Seperti diberitakan Bhirawa Selasa kemarin, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Prof Nizam menjelaskan jumlah anggaran yang akan dicairkan dari pusat untuk penyelenggaraan UN meningkat cukup tinggi, yaitu berada di angka rata-rata Rp 80 ribu per peserta. Jika dikalkulasikan dengan jumlah peserta di Jatim, alokasi anggaran UN yang diterima Jatim akan mencapai Rp 80,5 miliar. Jumlah ini merupakan hasil kali antara alokasi anggaran yang diberikan pusat dengan jumlah Daftar Nominasi Tetap (DNT) UN SMA/MA/SMK/ Paket C dan SMP/MTs/ Paket B sebanyak 1.006.800 siswa.
Dijelaskan Harun, nilai anggaran yang turun dari pusat tahun ini tak jauh berbeda dengan tahun lalu, yaitu Rp 37,6 miliar. Dengan rincian Rp 30 ribu per siswa untuk jenjang SMA dan Rp 25 ribu per siswa untuk jenjang SMP serta SMK.
Dengan demikian, kata Harun, tidak ada penambahan yang signifikan dari tahun lalu. Justru beban anggaran tahun ini yang bertambah, yaitu pencetakan ijazah dan SKHUN. Tidak hanya di Jatim, semua provinsi di Indonesia juga mendapat jatah alokasi anggaran yang sama untuk setiap peserta.
Lebih lanjut mantan Kepala Disbudpar Jatim ini menjelaskan, dengan adanya kepastian anggaran ini, dia meminta daerah agar segera mempersiapkan segala kebutuhannya secara terperinci. Dan jika anggaran telah dicairkan, provinsi akan segera mendistribusikan ke daerah.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puspendik Kemendikbud Prof Nizam tetap mengakui jika anggaran rata-rata UN sebesar Rp 80 ribu per siswa. Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya dicairkan untuk panitia di tingkat provinsi.  Sebab, sebagian anggaran UN sudah akan ditanggung oleh pusat. Misalnya untuk percetakan, pembuatan soal, koordinasi di tingkat pusat dan kebutuhan lainnya.
“Rata-rata tetap Rp 80 ribu per siswa, dan totalnya Rp 560 miliar se-Indonesia. Tapi itu juga diperuntukkan bagi kebutuhan panitia di level nasional,” ungkap dia, Rabu (2/4).
Alokasi anggaran UN, lanjut Nizam, juga mengacu pada lokasi penyelenggaraan. Sebab, beberapa daerah pelosok seperti di perbatasan Indonesia, anggaran distribusi justru lebih tinggi dari pada di Jatim. “Kalau jangkauan distribusi di Jatim kan tidak sejauh di Papua. Jadi kita menyesuaikan biaya riil yang dibutuhkan,” ungkap Nizam yang juga menjadi Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gajah Mada (UGM). [tam]