Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim tengah berpacu menyiapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan target penyelenggara 2.000 sekolah se-Jatim. Namun, panitia tingkat provinsi pun tak ingin lengah dengan persiapan Ujian Nasional (UN) yang menggunakan paper based test.
Itulah alasannya Dindik Jatim berharap naskah UN kembali dicetak di perusahaan di Jatim. Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman mengatakan, saat ini proses lelang tengah dilakukan untuk pengadaan naskah soal UN. Dengan melihat kondisi geografis Jatim yang memiliki 38 kabupaten/kota dan beberapa wilayah kepulauan, pihaknya berharap jarak dengan percetakan tidak terlalu jauh. “Pusat seharusnya bisa memperhatikan letak geografis percetakan dengan wilayah yang akan dituju pendistribusiannya. Kalau bisa dari Jatim saja, jangan yang di luar,” kata di, Minggu (10/1).
Dengan percetakan dari Jatim, kata Saiful, pihaknya bisa setiap waktu melakukan monitor ke percetakan. Kendala yang dihadapi juga cepat teratasi. “Kami ini pelaksana UN di provinsi, kalau percetakannya tidak punya komitmen bisa kacau,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
Dia berharap UN tahun pelajaran 2015/2016 tidak seperti tahun 2014/2015. Mulai tingkat satuan pendidikan, guru, siswa, hingga pelaksana di kabupaten/kota lebih serius menyiapkan UN. “Jangan seperti tahun lalu,” ujarnya.
Meski nilai UN bukan sebagai syarat kelulusan, tahun lalu nilai UN murni jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK di Jatim bertebaran nilai di bawah standar 55. Dari total 427.332 peserta, sebanyak 97.728 siswa di Jatim nilai UN-nya untuk mata pelajaran (mapel) tertentu berada di bawah standar nilai minimal.
Rinciannya, jumlah peserta UN di Jatim untuk jenjang SMA/MA sebanyak 231.982 siswa. Peserta yang mendapat nilai di bawah standar berjumlah 39.874 murid atau sekitar 17,9 persen dari total keseluruhan peserta. Untuk jenjang SMK, dari 195.350 peserta UN, sebanyak 57.854 siswa nilainya di bawah 55 (29,62%).
Menurut Saiful, peningkatan bukan hanya dari sisi nilai. Integritas sekolah dalam melaksanakan UN juga ditingkatkan. Tahun kemarin hanya ada 63 SMP, 14 SMA, dan 24 SMK di Jatim yang meraih indeks integritas tinggi dari Kemendikbud. “Semuanya harus kerja keras menyukseskan UN. Bukan provinsi saja,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dindik Surabaya Ikhsan hingga kini masih berupaya memetakan sekolah penyelenggara UNBK. Pihaknya mengaku telah menyiapkan empat skema pelaksanaan UNBK untuk sekolah-sekolah di Surabaya. Di antaranya ialah sekolah menggelar UNBK secara mandiri atau sekolah bisa menggabung ke sekolah lain dalam satu yayasan. “Bisa SMP gabung ke SMA dalam satu yayasan atau sebaliknya,” kata mantan Bapemas dan KB Surabaya tersebut.
Apabila tetap tidak memungkinkan, sekolah yang belum mampu mandiri dapat menggabung di sekolah terdekat atau satu sub rayon meski tidak dalam satu yayasan. “Jika ketiga cara skema itu belum juga mengatasi kebutuhan sekolah menggelar UNBK. Maka Dindik akan menyediakan testing center,” tutur dia.
Skema ini, lanjut dia, perlu dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Sebab, proses pemetaan jangan sampai mengganggu tahapan UN secara umum. Sebab, pusat tentunya juga memiliki batas akhir pendataan peserta UNBK. “Kalau tidak mengikuti UNBK tentunya kan akan mengikuti paper test. Itu juga harus terdata agar tidak ada kekurangan naskah. Tapi, kami terus berupaya agar semua siswa bisa mengikuti UNBK,” pungkas dia. [tam]
