Dindik, DPMPTSPTK, dan Inspektorat Pemkot Batu Digugat Mantan Kepsek TK

Kejari Batu saat menerima permintaan bantuan hukum dari OPD Pemkot Batu beberapa waktu lalu.

Kota Batu, Bhirawa
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu menerima permintaan bantuan hukum dari beberapa OPD Pemkot Batu. Hal ini terkaitan gugatan dalam kasus sengketa penerbitan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tlekung Kota Batu.
Permintaan bantuan hukum ini dibenarkan Kajari Kota Batu, Dr Supriyanto SH MH. Adapun OPD yang menjadi tergugat Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) dan Inspektorat Kota Batu.
“Kami sudah mendapat surat dari beberapa OPD yang digugat untuk meminta bantuan hukum. Kami juga sudah minta paparan terkait permasalahan untuk ditelaah. Ternyata dalam perkara itu ada masalah perdata yang dialami dinas terkait,” ujar Supriyanto, Rabu (27/1).
Supriyanto menjelaskan, kini Kejari Batu sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah menerima kuasa dari Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSPTK dan Inspektorat Kota Batu sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Malang. JPN Kejari Batu memberikan pendampngan atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor Perkara 325/Pdt.G/2020/PN.MLG tgl 16 Desember 2020. Penggugat atas nama Nining Kusumaningsih SP SPd melawan tergugat Yayasan Darul Aqsho bersama ketiga OPD di atas.
“Berdasar ketentuan pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan dapat mewakili pemerintah, BUMN, maupun BUMD terkait masalah hukum perdata dan TUN dengan surat kuasa khusus. Oleh karenanya JPN melaksanakan tugas sesuai amanah ketentuan itu,” jelas Kajari.
Dalam kasus ini, Nining Kusumaningsih sebagai penggugat adalah mantan Kepala Sekolah TK Darul Aqsha yang beralamat di Jl Lingkar Barat Bawah Desa, Tlekung Kota Batu. Gugatan dilayangkan karena menurut penggugat perizinan terkait berdirinya TK Darul Aqsha yang direkomendasikan oleh Dindik pada 3 Oktober 2017 kepada DPMPTSPTK dan diterbitkan pada 30 November 2017 dinilai cacat hukum.
Menurut kuasa hukum penggugat, Tommy Hendrajaya Timbang SH, gugatan yang dilayangkan ke tiga OPD di Pemkot Batu tersebut terkait penerbitan izin yang dinilai cacat hukum. ”Klien saya yang saat itu merupakan Kepala Sekolah di TK Darul Aqsha dimintai tolong yayasan untuk mengurus segala kelengkapannya untuk izin pendirian sekolah. Bahkan pengajuan izin atas nama klien saya,” ujar Tommy.
Namun di tengah perjalanan, lanjut Tommy, Nining dibuat tak nyaman oleh Yayasan Darul Aqsha karena adanya konflik internal. Sehingga membuat Nining mengundurkan diri sebagai kepala sekolah, apalagi ia merasa proses perizinan ada yang salah.
“Namun diketahui, tak lama tiba – tiba izin bisa keluar. Padahal beberapa persyaratan belum dilengkapi oleh yayasan,” tambah Tommy. Penggugat sempat berusaha melaporkan kasus ini ke Inspektorat, namun ternyata SK izin tetap saja keluar. Akibatnya, Nining merasa dirugikan dan menggugat tiga OPD. [nas]

Tags: