Gedung Cak Durasim Surabaya
Dindik Jatim, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mulai serius mengincar sejumlah aset yang kini masih berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim. Di antara aset-aset tersebut ialah Taman Budaya Cak Durasim di Jalan Gentengkali Surabaya dan Museum Mpu Tantular di Sidoarjo.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Dr Sucipto mengaku telah merancang sejumlah usulan ke Gubernur Jatim untuk dapat mengambil alih kedua aset tersebut dari Disbudpar Jatim. Tidak hanya itu, Dindik Jatim juga mengusulkan untuk mengambil kembali bidang kebudayaan. Hal ini memastikan adanya perubahan struktur di dalam Dindik Jatim yang akan menjadi lebih gemuk.
“Kami sudah mengumpulkan seluruh PNS eselon III untuk membahas ini. Hari ini (kemarin) juga hasilnya kami setorkan ke Gubernur Jatim melalui asisten,” kata Sucipto, Kamis (29/1).
Sucipto menegaskan, usulan ini diajukan untuk menyambut perubahan nomenklatur di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang informasinya akan diresmikan pada Februari mendatang. Setelah perubahan itu resmi, maka bidang kebudayaan secara otomatis juga akan kembali ke Dindik Jatim. Karena itu, Dindik perlu merancang perubahan struktur baru untuk mengurusi kebudayaan berikut aset-aset yang akan turut serta.
“Kita bisa membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru untuk mengurusi Taman Budaya dan museum ini. Dan itu juga sudah diusulkan,” kata Cip, sapaan akrab Sucipto. Pengambilalihan aset ini, lanjut dia, sekaligus akan diikuti dengan pelimpahan personel, sarana dan prasaran serta dokumen.
Selain karena perubahan nomenklatur, perubahan struktur juga dilakukan untuk menyambut berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terkait ini, Dindik Jatim juga berencana mengusulkan untuk membentuk bidang baru, yaitu Pendidikan Khusus (PK) yang saat ini masih menempel dengan Bidang TK, SD dan PK. Sebab, dalam UU tersebut selain pendidikan menengah (SMA-SMK), pengelolaan PK juga diserahkan ke provinsi.
“Struktur baru Dindik Jatim ini masih kita konsep dalam bentuk dengan berbagai alternatif usulan. Selanjutnya tetap Gubernur yang akan menyetujuinya,” kata Cip.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Dr H Jarianto MSi mengatakan dia menyerahkan sepenuhnya perubahan nomeklatur terkait kebudayaan dan pendidikan pada Gubernur Jatim. “Tergantung Pak Gubernur. Memang kalau di pusat, kebudayaan sudah menjadi satu dengan pendidikan,” katanya.
Namun, menurutnya, kebudayaan tidak hanya sekadar kesenian saja. Tetapi kebudayaan adalah sebuah totalitas daripada kehidupan tentang masyarakat atau manusia. “Bagaimana menciptakan politik yang berbudaya, bagaimana menciptakan ekonomi yang berbudaya, hingga bagaimana menciptakan pendidikan yang berbudaya. Jadi pada prinsipnya kebudayaan itu meliputi segala aspek kehidupan manusia atau masyarakat. Jangan salah pengertian kalau kebudayaan itu hanya mengurusi kesenian saja,” paparnya.
Jika kebudayaan hanya mengurusi kesenian, lanjutnya, itu merupakan hal terkecil yang dilakukan. Sebab, ada hal yang lebih besar dan urgen untuk bisa menjadikan masyarakat di Jatim menjadi masyarakat yang berlandaskan budaya dalam setiap kehidupannya. “Mei nanti ada empat profesor besar berkumpul dan membicarakan Jatim dalam forum Kongres Kebudayaan. Dari sana diharapkan ada buku yang berisikan strategi kebudayaan. Harapannya ke depan, ada kegiatan yang membuat masyarakat di Jatim juga bisa maju tanpa meninggalkan nilai kebudayaan timur,” katanya. [tam, rac]
