Wahid Wahyudi saat ditemui di ruang kerjanya
Dindik Jatim, Bhirawa
Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahap satu untuk periode tiga bulan pertama Januari hingga Maret tahun ajaran 2020/2021 telah cair. Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan Jatim memastikan dana BPOPP itu sudah masuk ke rekening masing – masing sekolah per tanggal 19 Januari 2020 lalu. Ini angin segar bagi sekolah, sebab tahun sebelumnya pencairan BPOPP di lakukan di akhir triwulan.
Menurut Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi, tahun ini pencairan BPOPP dilakukan di awal triwulan pertama periode Januari hingga Maret, dengan besaran anggaran Rp35.266.161.014 untuk 790 lembaga SMA/SMK dan PKPLK negeri di Jatim. Sementara untuk lembaga swasta pencairan masih dalam proses pengajuan penetapan SK gubernur.
“Untuk SMA/SMK dan PKPLK swasta ini masih kita proses. Kalau pun nanti sudah cair ini tidak akan disalurkan secara serentak. Tapi bertahap sembari melihat lembaga (swasta) yang telah menuntaskan dokumen yang dibutuhkan,” ujar dia, Rabu (20/1).
Dindik Jatim juga telah menganggarkan Rp518.051.820.000 untuk 3.214 SMA/SMK dan PKPLK swasta di Jatim. Kendati begitu, anggaran akan disalurkan setelah proses dokumen lembaga yang diajukan dinyatakan lengkap dan benar. Kelengkapannya meliputi pengajuan proposal, RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), rekomendasi penyaluran dana hibah BPOPP tahun 2021, NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah), dan pakta integritas.
“Persyaratan itu diperlukan untuk pengajuan SK penetapan gubernur,” katanya.
Dikatakan Wahid, pencairan BPOPP di awal triwulan itu merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Dindik Jatim. Sebab, jika mengacu pada tahun – tahun sebelumnya, pencairan BPOPP di akhir triwulan justru mempersulit sekolah untuk mengelola biaya operasionalnya.
“Kalau cair di akhir triwulan, maka biaya harus dipinjami sekolah lebih dulu. Iya kalau punya uang tapi kalau enggak, ini kan kasian. Hal itu justru meresahkan sekolah karena kekurangan. Pencairan di awal triwulan ini tentu sangat mendukung berjalannya pendidikan meskipun dilakukan secara Daring,” jabarnya.
Untuk BPOPP di tahun ini APBD Jatim baru mengalokasikan anggaran untuk enam bulan. Kekurangannya, lanjut Wahid akan diusulkan kembali di perubahan anggaran. Diharap tidak ada pengurangan, karena jika ada pengurangan pasti ada keterpaksaan karena potensi APBD yang menurun. Seperti tahun lalu anggaran digunakan untuk penanganan Covid 19,” ujarnya.
Wahid juga berharap, dengan pencairan BPOPP di awal triwulan bisa segera digunakan sekolah untuk
mendukung peningkatan mutu pembelajaran, terlebih di era pandemi Covid 19 ini, sehingga proses pembelajaran tetap terus berjalan. Dan meminta sekolah mengoptimalkan pemanfaatan untuk kegiatan yang sangat urgent. [ina]
