Foto: ilustrasi
Dindik Jatim, Bhirawa
Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memasuki termin ketiga tahun anggaran 2016. Sayang, hingga lewat satu bulan pencairan untuk triwulan ketiga, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim belum melakukan distribusi ke sekolah sasaran. Kendati demikian, Dindik Jatim menjamin dana BOS tidak akan ngendon.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman menuturkan, BOS merupakan anggaran yang berasal dari APBN untuk selanjutnya disalurkan ke sekolah-sekolah. Karena itu, proses pencairan harus dilakukan secara cepat namun juga hati-hati. “Dana BOS tidak mungkin ngendon. Kita termasuk provinsi yang paling cepat proses pencairannya,” tutur Saiful dikonfirmasi Senin, (8/8).
Saiful menjelaskan, tahun ini anggaran BOS untuk Jatim mencapai Rp 5,6 triliun. Namun, proses pencairannya tidak sekaligus, melainkan secara bertahap setiap tiga bulan sekali. Saat ini, Dindik Jatim tengah melakukan proses pencairan untuk triwulan ketiga. “SPM (Surat Perintah Membayar) akan segera diajukan ke BPKAD, setelah itu cair. Akhir bulan ini targetnya sudah cair semua,” ungkap mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu.
Pencairan triwulan tiga ini, lanjut dia, diperkirakan sebesar Rp 1,2 triliun. Hal ini sekaligus untuk meluruskan dugaan Presiden Jokowi terkait adanya dana APBN yang ngendon di provinsi.
Perlu diketahui sebelumnya, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (4/8) lalu, Presiden Jokowi menyebut ada dana triliunan rupiah yang menganggur di bank. Tiga provinsi yang dananya dianggap menganggur itu yang pertama DKI Jakarta Rp 13,956 triliun, Jawa Barat Rp 8,035 triliun, Jatim Rp 3,948 triliun, Riau Rp 2,867 triliun dan Papua Rp 2,596 triliun.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meluruskan pernyataan Presiden Jokowi terkait adanya dana menumpuk di bank. Menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, dana yang saat ini ada di Bank Jatim itu bukan dana APBN, tapi dana APBD Jatim yang besarnya Rp 2,6 triliun bukan Rp 3,9 triliun.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Soekarwo menjelaskan di Bank Jatim sekarang ada total anggaran Rp 2,6 triliun. Jumlah itu sudah termasuk dana untuk UMKM Rp 400 miliar dan dana Pilkada Rp 400 miliar. Jadi anggaran itu sebenarnya hanya Rp 1,8 triliun saja. “Dana sebesar Rp 3,9 triliun itu pada posisi Juni. Karena sudah dipergunakan tinggal Rp 2,6 triliun,” ungkapnya.
Manajer BOS Jatim Dr Hudiyono menambahkan, setiap proses pencairan akan dilakukan selalu dibarengi dengan validasi data. Saat ini, data yang sudah tervalidasi untuk SD dan SMP sudah mencapai 22 kabupaten/kota. “Apalagi ini merupakan tahun ajaran baru. Jadi proses validasi yang dilakukan cukup panjang karena ada siswa baru dan siswa yang sudah lulus,” kata Hudiyono.
Pria yang juga Kabid Pendidikan Menengah Kejuruan Dindik Jatim itu mengakui pencairan BOS tetap mengacu data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, data pada Dapodik bersifat dinamis. Sehingga perlu setiap pencairan dilakukan validasi riil.
Sementara itu, Kepala SMAN 2 Surabaya Kasnoko menuturkan pemberian BOS tahun ini memang berbeda dengan thun lalu. Tahun ini pencairan bos diberikan setiap triwulan atau per tiga bulan. Hal ini berbeda dengan tahun lalu yang pencairannya dilakukan setiap semester atau per 6 bulan. “Triwulan pertama cairnya pertengahan Februari, yang kedua lebih awal, pas April. Jadi triwulan ketiga seharusnya juga sudah cair,” tuturnya.
Apalagi menurutnya, Dapodik sekolahnya sudah diperbarui dengan data siswa baru. Tahun ini perubahan jumah siswa di SMAN 2 hanya selisih 3 siswa. Sebab, jumlah siswa baru sebanyak 380 siswa, sedangkan lulusan tahun ini sebanyak 377 siswa. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya menggunakan anggaran Bopda (Bantauan Operasional Pendidikan Daerah) untuk menalangi pembiayaan operasional. Hal ini bisa dilakukan selama anggaran belum terserap habis di triwulan sebelumya.
“Anggaran BOS saya belum habis semua. Anggaran BOS di Surabaya memang agak beda dengan kota/kabupaten yang lain. Bisa memanfaatkan Bopda,” ungkapnya. [tam]
