Gedung DPRD Jatim
DPRD Jatim, Bhirawa
Selain memprioritaskan program double track di Madura, pada 2018 ini Dinas Pendidikan Jatim juga membuka program SMA double track di sejumlah wilayah di Jatim. Totalnya ada 19 daerah. Program ini sebagai upaya agar siswa SMA tidak hanya mendapatkan materi umum. Tetapi, juga keterampilan atau vokasional yang berguna di kemudian hari.
Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo menegaskan jika prioritas pelaksanaan program SMA double track di Madura – meliputi 4 kabupaten – karena nilai Indeks Prestasi Manusianya (IPM) di daerah ini cukup kecil. Selain itu perekonomian masyarakat di sana banyak yang tidak mampu, sehingga minim lulusan siswa baik SMKN dan SMAN yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau Perguruan Tinggi.
”Untuk pertama kali yang menjadi prioritas pelaksanaan program SMA double track di Madura dulu. Artinya program ini akan diberikan kepada siswa berupa keahlian di bidangnya selama mereka bersekolah. Sehingga setelah lulus mereka siap masuk dunia kerja,”papar politisi asal Partai Demokrat, Selasa (30/1).
Mereka nantinya mendapatkan sertifikat yang menandai yang bersangkutan sudah mengikuti ujian praktik di SMA dan siap untuk bekerja. Ada pun sertifikat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten secara nasional, sehingga siswa dapat bekerja di luar Madura dengan menunjukkan sertifikat tersebut.
Sementara 15 daerah lainnya di Jatim yang diajukan mengikuti program SMA double track di antaranya Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Trenggalek, Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang. Dari sekian wilayah yang diajukan hanya Kab Mojokerto, Tulungagung dan Malang masing-masing hanya satu sekolah yang diajukan. Pertimbangannya banyak siswa di wilayah tersebut yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Agus Dono mengaku seharusnya program SMA double track tidak difokuskan hanya pada sekolah negeri, tapi juga swasta. Mengingat tidak semua siswa yang sekolah di swasta mampu melanjutkan ke perguruan tinggi.
”Untuk itu saya mendorong agar program SMA double track juga diberlakukan untuk sekolah swasta. Karena memang sejak awal Gubernur Jatim Dr H Soekarwo ingin SMK dan SMA di Jatim tidak ada diskriminasi. Karenanya pelaksanaan double track dilakukan secara bertahap,”papar pria yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini.
Dijelaskannya pelaksanaan program SMA double track dimungkinkan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang setiap tahun meningkat. ”Jadi kita sejak awal berkomitmen untuk menyukseskan program SMA double track untuk menekan angka pengangguran, kemiskinan. Dan yang terpenting menekan kriminalitas,”lanjutnya.
Terpisah, Kadindik Jatim Saiful Rahman mengaku pihaknya akan melaksanakan program SMA double track tidak hanya di Madura. Tapi sejumlah wilayah di Jatim yang sesuai survei banyak siswanya yang tidak meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi. Saat ini masih ada anggaran sekitar Rp 2 miliar. Padahal untuk menyukseskan program ini harus ada anggaran sekitar Rp 5 miliar. “Karena itu kami sudah berancang-ancang akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 miliar dalam PAPBD 2018 nanti,”paparnya. [cty]
