Dari Kanan; Rasiyo (Kepala Dindik Jatim periode 2000-2008), Hudiyono (Plt Kadindik Jatim dan Saiful Rachman (Kepala Dindik Jatim periode 2017-2019) pada acara Halal Bi Halal di lingkungan Dindik Jatim.
Kuatkan Pengelolaan Manajemen Sekolah
Dindik Jatim, Bhirawa
Setelah rampung melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim kembali fokus untuk mengelola pendidikan di sekolah. Setidaknya Dindik Jatim telah menyiapkan tiga strategi kebijakan untuk hal tersebut.
Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono mengungkapkan, tiga strategi kebijakan yang akan digunakan dalam menghadapi tantangan pendidikan yang di Jatim. Pertama, memastikan kesempatan dalam belajar. Sebab, menurut data yang dihimpun sekitar 1,8 juta angka usia sekolah sedangkan sekitar 21 ribu anak-anak di Jawa Timur belum merasakan pendidikan. “Ini yang harus kita berantas bersama,” ungkap Hudiyon usai acara Halal Bi Halal, Selasa (3/7).
Maka dari itu, Pemprov Jatim melalui Dindik Jatim telah menyiapkan pendidikan gratis berkualitas (TisTas). Di lain sisi, diakui Hudiyono, saat ini Pemprov Jatim juga telah berhasil menurunkan beban pendidikan yang di tanggung masyarakat. Sebelumnya beban itu berada di angka 40 persen. Ini sudah di angka 10 persen.
“Ya, dari TisTas itu kita berharap bisa mengurangi beban masyarakat untuk biaya pendidikan. Karena kan SPP nya gratis. Kami juga berikan subsidi seragam bagi siswa tahun ajaran baru 2019/2020,” lanjut dia.
Kedua, yakni memastikan angka putus sekolah sekaligus memutus angka tidak naik kelas melalui peningkatan mutu disekolah. Di mana, setiap sekolah setiap kelas harus ada empat guru sebaya untuk menjadi Pioneer atau tutor. “Jadi yang nilainya tinggi, dan berprestasi bisa jadi tutor bagi temannya yang kurang secara kemampuan dari Pioneer itu,” lanjut dia.
Sementara itu, mantan Kepala Dindik Jatim, Harun juga menyampaikan beberapa saran untuk kemajuan pendidikan di Jawa Timur. Itu terkait koordinasi dan sinergitas secara simultan dengan seluruh stake holder dalam pendidikan. “Artinya, antara pemangku pendidikan dan kebijakan pemerintah pusat harus dilakukan secara sinergi,” katanya.
Sebab, dalam pendidikan ini banyak variabel yang perlu dilihat. Mulai struktural Dinas Pendidikan, non struktural dan MGMP. Dengan artian, domain harus dilakukan secara bersama-sama. Misalnya terkait PPDB begitu ada kebijakan, sosialisasi harus menyeluruh dan detail. Dengan begitu semua bisa merasakan.
“Tapi tinggal bagaimana nanti masyarakat juga memahami, mengetahui dan menjalankan program secara merata. Di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa instrumen yang harus dilihat adalah guru dan fasilitas pendidikan,” ujarnya. [ina]
