Kabid Non Formal dan Informal Dindik Pemrov Jatim Nasor (kanan) saat sidak di peserta UN Kesetaraan Paket B tingkat SMP di ruang Sasana Belajar Tunas Harapan Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang.
Kota Malang, Bhirawa
Kepala Bidang (Kabid) Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dindik Pemprov Jatim) Nasor, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Kesetaraan Paket B tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang, pada Selasa (5/5) siang kemarin.
Dalam sidak di Lapas tersebut, ditemukan ada empat orang peserta, dari 12 orang peserta UN tidak mengikuti ujian. Menurut Nasor, keempat orang yang tidak mengikuti UN, karena sudah keluar dari Lapas atau masa penahanannya sudah habis.
“Sehingga mereka enggan untuk mengikuti UN Kesetaraan di Lapas,” terangnya.
Ia menjelaskan, UN Kesetaraan Paket B tingkat SMP untuk penghuni Lapas memang diwajibkan untuk ikut ujian agar setelah bebas dari masa penahanannya dia bisa melanjutkan sekolah di tingkat SMA. Selain itu, nantinya para mantan warga binaan tidak hanya bisa melanjutkan ke jenjang SMA, nantinya juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, tentunya syaratnya harus lulus SMA.
Ditegaskan Nasor, pembelajaran bagi para warga binaan Lapas Lowokwaru ini menggunakan metode Androgogi, yang dikhususkan untuk bimbingan orang dewasa. Karena tidak sedikit warga binaan di Lapas itu, ketika mereka masuk Lapas pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar (SD) maupun SMP Sehingga pihak Lapas bekerjasama dengan Dindik setempat membuka kelas untuk melakukan pembelajaran bagi para nara pidana (napi).
“Meski mereka seorang napi, tapi mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti yang lainnya. Sehingga Dindik Pemprov Jatim dan Lapas melakukan kerjasama, agar napi yang ingin melanjutkan sekolah bisa belajar di dalam Lapas,” tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Nasor menambahkan, sistem pembelajaran bagi napi yang melanjutkan sekolah di dalam Lapas dilakukan pada siang hari. Sedangkan pengajarnya selain dari petugas Lapas sendiri, juga dari warga binaan yang mempunyai komptensi dalam mengajar. Karena warga binaan di Lapas banyak yang pendidikannya berlatar belakang pendidik, seperti ada yang berasal dari guru dan dosen. Sehingga mereka diminta untuk mengamalkan ilmunya kepada mereka yang mau belajar.
Di tempat yang sama, Kepala Dindik Kota Malang Zubaidah mengatakan, rintisan sekolah kesetaraan dengan program Paket B di Lapas Lowokwaru Malang ini, kita rintis pada tahun 2004 silam. Sehingga sekolah dengan program tersebut, sudah banyak napi yang lulus SMP maupun SMA. Begitupun juga di Lapas Wanita Sukun Kota Malang, dari tahun ke tahun juga ada napi yang mengikuti ujian kesetaraan.
“Namun, untuk tahun ini tidak ada napi yang mengikuti ujian kesetaraan tingkat SMP maupun SMA,” jelasnya.
Disebutkan, ujian Kesetaraan Paket B tingkat SMP yang terdaftar dalam mengikuti UN tahun ini sebanyak 300 orang yang tersebar di wilayah Kota Malang. Sedangkan dari ratusan orang yang peserta ujian kesetaraan tersebar diberbagai SMP Negeri dan swasta, dan rata-rata yang mengikuti ujian kesetaraan lulus 100 persen. Selain itu dirinya optimis jika peserta UN SMP di Kota Malang tahun ini lulus 100 persen. [mut.cyn]
