Dindik Segera Sosialisasikan Program Pendidikan TisTas

Dindik Jatim, Bhirawa
Pendidikan gratis dan berkualitas (TisTas) jadi program prioritas Gubernur Jatim, Khofifah Indar Prawansah. Adanya program tersebut bertujuan untuk mencapai peningkatan index pembangunan manusia (IPM). Sayangnya, hingga bulan Juni akan berakhir, baik SMA/SMK negeri maupun swasta belum menerima sosialisasi program tersebut. Utamanya, menyoal penggunaan dana.
Dikatakan, Kepala MKKS SMK swasta di Surabaya, Sugeng jika sekolah swasta belum menerima sosialisasi penggunaan Tis Tas baik oleh Dinas Pendidikan Jatim (Dindik) maupun Cabang Dinas. Akan tetapi, setiap pertemuan sudah sering disampaikan baik oleh Gubernur Khofifah maupun Dindik Jatim terkait program tersebut. Hanya saja, secara teknis dan mekanisnya pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut. “Untuk TisTas, kami tidak tahu teknisnya bagaimana. Diberikan ke sekolah swasta yang bagaimana yang berhak menerimanya,”kata dia sata dihubungi Harian Bhirawa, Selasa (25/6).
Tapi, lanjut dia, berdasarkan surat edaran (SE) Gubernur besaran yang diperoleh antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Pihaknya hanya mengetahui, untuk sekolah swasta anggaran yang akan diberikan sebesar Rp. 1,6 juta per siswa per tahun. “Apa ini untuk semua jurusan, kita juga belum ada sosialisasi detail tentang itu,”imbuh dia.
Diakui Sugeng, tidak sedikit masyarakat yang menanyakan terkait program tersebut. “Besok (Juli) itu terkurangi nggak SPP nya karena program gratis. Masyarakat banyak Tanya soal itu,”lanjut dia. Di Surabaya sendiri, di uraikan Sugeng, ada sekitar 93 swasta dan satu SMK swata baru. Seluruhnya, sudah didaftarkan dan terdata untuk program tersebut. Data yang diambil adalah data jumlah siswa per jurusan dan pengajuan dari sekolah. Namun, pihaknya belum mengetahui, SMK mana yang menolak menerima subsidi tersebut.
“Kalau anggara BOS kemsrin ada satu sekolah yang menolak. Karena proses pelaporannya rumit. Salah satu SMK “presticious”. Kalau ini (TisTas) saya masih belum tahu,”terang dia. Hal senada juga diutarakan Ketua MKKS SMK Negeri Surabaya, Bahrun. Hingga detik ini pihaknya juga belum menerima sosialisasi terkait penggunaan TisTas. Namun, informasi terkait TisTas sering dia dapatkan melalui chat grup whatsapp. Sementara terkait juknis (petunjuk teknis) pihaknya belum mengetahui itu.
“Jadi pendataan kemarin berdasarkan dapodik. Untuk kebutuhan di sekolah sesuai SE Gubernur lama. Kalau memang besaran yang didapat Rp. 1,6 juta per siswa per tahum dibilang cukup ya cukup. Tapi apakah itu untuk semua jurusan ya kita belum tahu,”ujar dia.
Disinggung terkait dana tambahan dari wali murid untuk menutup kekurangan tersebut, Kepala SMKN 6 Surabaya ini mengatakan jika ada regulasi maka hal itu dimungkinkan. Tapi, jika tidak ada pihaknya akan mengoptimalkan dana yang ada, hasil operasional BLUD.
“Kalau untuk bayar listrik atau lain-lain ya ditanggung BLUD. Karena kan kita juga ikut BLUD. Jadi in sha Allah ter cover dari dana BLUD ini,”katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Dindik Jatim, Hudiyono menegaskan jika sosialisasi terkait program pendidikan TisTas akan dilakukan dalam minggu ini dengan Cabang Dinas (Cabdin) berdasarkan juknis dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah ditandatangani. Intinya, dalam program tersebut, adanya keleluasaan bagi sekolah dalam pengelolaan anggaran (TisTas,red) tersebut yang sesuai dengan manajemen berbasis sekolah.
“Silahkan kepala sekolah berinovasi, berkreasi, menyunsun rancangan untuk kebutuhan sekolah. Tentu saja (rancangan) ini dipikir dan dibicarakan bersama komite, orang tua dan guru. Dari situ nanti akan tersosialisasi dengan baik (penggunaannya),”jelas Hudiyono.
Yang penting, lanjut Hudiyono, seluruh warga sekolah harus mengetahui langkah-langkah yang akan diambil usai menerima program pendidikan TisTas. Seperti rancangan program prioritas dan program unggulan yang ada di sekolah. “Dan dukungan dana bisa menggunakan BOS maupun TisTas. Asal sasarnnya berbeda,” kata dia.
Artinya, sambung pria yang juga menjabat Kepala Biro Kesos Jatim ini bahwa pihaknya akan mempertegas penggunaan TisTas. Sehingga tidak ada kegiatan atau program yang akan dibiayai oleh BOS juga TisTas. “Jadi runtutannya mereka (sekolah) merancang program unggulan dan prioritas baru menetapkan sasaran biayanya. Apa dibiayai BOS atau TisTas (SPP),”pungkas dia. [ina]