Dindik Siap Argumen Soal Seragam Sekolah Gratis

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya tak mau tinggal diam saat usulan programnya berupa seragam gratis dinilai banyak pihak tidak tepat sasaran. Termasuk oleh DPRD Surabaya yang menyarankan untuk membatalkan program tersebut. Instansi di bawah pimpinan Ikhsan itu pun telah menyiapkan kajian dan berbagai argument yang kuat agar program itu dapat terealisasi tahun depan.
Kepala Dindik Surabaya Ikhsan menegaskan, pemberian seragam gratis sudah dipikirkan masak-masak dengan berbagai pihak. Ini merupakan pengembangan dari seragam gratis untuk mitra warga yang semula jumlahnya hanya lima persen. Karena itu, jika ada pihak yang menganggap seragam gratis tidak tepat sasaran, harus dijelaskan alasannya.
“Kita bisa diskusi. Kalau dikatakan lebih baik untuk peningkatan mutu guru, kita sudah buatkan P2KG (Program Peningkatan Kompetensi Guru). Kami yakin semua terkait pendidikan sudah  tersentuh,” ungkap Ikhsan, Rabu (9/9). Jika memang ada pihak yang menolak program ini, lanjut Ikhsan, pihaknya siap melakukan kajian dengan perencanaan dan DPRD Surabaya.
Ikhsan meyakini, tidak ada program mubazir dalam perencanaan yang dibuat Dindik Surabaya. Pihaknya bertekad ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Bagaimana dikatakan mubazir. Kan anggarannya terpakai sesuai kebutuhannya,” tandasnya.
Mantan Kepala Bapemas dan KB Surabaya itu menjelaskan, jika ternyata disetujui, maka pihak Dindik akan menyiapkan sejumlah opsi untuk pembagian seragam gratis ke siswa. Opsi pertama melalui pengadaan oleh Dindik Surabaya. Kedua pengadaan dilakukan oleh pihak sekolah. Kedua opsi tersebut pernah dilakukan Dindik untuk menyalurkan seragam gratis kepada siswa mitra warga.
Jika menggunakan opsi pertama, Ikhsan mengaku lebih berat. Sebab, ada tiga jenis seragam, yakni seragam nasional, pramuka dan seragam sekolah. “Seragam sekolah ini yang sulit. Karena jenisnya macam-macam. Apalagi seragam olah raga siswa,” ungkap dia.
Dari pengalaman tersebut, saat ini Dindik mengubah pola pemberian seragam kepada siswa mitra warga. Yakni dengan menggunakan opsi kedua. “Ini opsi dari kita, terserah nanti yang disepakati yang mana,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua Hotline Pendidikan Surabaya Isa Anshori menegaskan, Dindik Surabaya semestinya bisa memilih prioritas program pendidikan. Jika memang anggaran berlebih,  akan lebih tepat jika digunakan untuk memperluas layanan untuk siswa mitra warga. Jika saat ini hanya dibatasi lima persen, bisa saja tahun depan ditambah 10 persen.
“Selain itu juga bisa digunakan untuk membangun sarana pendidikan yang baru dan lebih layak. Dengan demikian pemerintah bisa lebih banyak melayani anak untuk sekolah. Khususnya untuk siswa mitra warga,” pungkas dia. [tam]