Presiden Jokowi meluncurkan KIS di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11). KIS merupakan salah satu program kompensasi kenaikan BBM bersubsidi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) . Selain KIS ada juga Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar mengevaluasi pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat miskin di Indonesia. Ini karena pelaksanaan program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) belum sampai ke masyarakat bawah dan kini tengah dilakukan sosialisasi.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Mohammad Eksan mengatakan pemerintah jangan terburu-buru dalam membagikan program KIS karena akan berdampak adanya tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan. Apalagi saat ini tegah dilakukan program sosialisasi kepada masyarakat hingga di tingkat bawah.
“Program ini sebenarnya bagus untuk membantu masyarakat miskin, namun keberadaan KIS ini justru bisa menimbulkan dobel anggaran sehingga memboroskan APBN maupun di APBD. Apalagi tiga kartu program Presiden Jokowi tersebut belum ada dasar hukumnya. Tak ada cantolan UU nya,” ujar Eksan politisi asal Partai NasDem kepada wartawan, Senin (3/11).
Ia menjelaskan, seharusnya yang diselesaikan terlebih dahulu adalah masalah BPJS yang hingga saat ini masih menimbulkan banyak persoalan dan tidak merata untuk masyarakat. “Jangan buat yang baru kalau yang lama masih bermasalah,”ujarnya.
Lebih lanjut ditambahkan, seharusnya pemerintah mendorong BPJS Kesehatan menuntaskan segala permasalahan yang timbul, misalnya soal kepersertaan masyarakat miskin yang belum terkaver keseluruhan karena kendala administrasi dan tingkat akurasi data kemiskinan yang masih kurang. “Jatim saja masih kurang 700-an masyarakat miskin yang belum terkaver oleh APBN, maka kalau ditotal seluruh Indonesia bisa dibayangkan berapa juta masyarakat di bawah rata-rata yang belum mendapat sentuhan BPJS. Kini ditambah lagi persoalan KIS,”paparnya.
Maka itu pihaknya berharap kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menjabarkan anggaran penerima bantuan kesehatan bagi masyarakat lewat program KIS dengan lebih detil. Begitu juga dengan pelaksanaan program KIS. Jangan sampai di lapangan ada tumpang tindih yang justru merugikan masyarakat. “Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat apakah kartu KIS bermanfaat untuk masyarakat atau hanya pemborosan anggaran saja,” ujarnya.
Untuk diketahui gerak cepat dilakukan Kabinet Kerja Presiden Jokowi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM bersubsidi yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Program kompensasi yang diberi nama Program Keluarga Produktif (PKP) diluncurkan di Kantor Pos Jakarta Pusat, Senin (3/11) kemarin. Itu lebih cepat empat hari dari rencana awal launching pada 7 November.
PKP terdiri atas tiga kartu. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski baru, sejatinya ketiga kartu itu meneruskan program sebelumnya yang sudah dijalankan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
KIP misalnya. Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya adalah 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak.
Namun, dari sekian banyak jumlah sasaran KIP itu, saat peluncuran pemerintah hanya menyebar 153 ribuan kartu. Perinciannya adalah 100.776 siswa SD, 36.229 siswa SMP, 9.875 siswa SMK, dan 5.485 siswa SMA.
“Ini memang masih tahap awal. Kita pakai istilah piloting dulu,” kata Mendikbud Anies Baswedan usai rapat koordinasi tingkat Menteri di Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin.
Anies mengatakan sisanya akan dituntaskan pada 2015 nanti. Program ini dikebut dulu untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM. Fasilitas yang diterima siswa dalam KIP akan sama dengan yang mereka dapatkan di BSM.
Tak jauh beda dengan KIP, penerbitan KIS yang notabene menggantikan program bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga demikian. Dari sebanyak 86,4 juta warga Penerima Bantuan Iuran (PBI), baru sebanyak 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran nantinya. Bahkan, hingga kemarin, perdebatan tentang posisi KIS dengan JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan masih muncul.
Sementara itu Ketua Komisi E DPRD Jatim dr Agung Mulyono menegaskan dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini jangan sampai membuat masyarakat dirugikan. Karena saat ini di masyarakat juga disibukkan dengan BPJS yang pelaksanaannya belum tuntas hingga ke tingkat bawah. Misalnya cara pendaftaran BPJS, ternyata belum semua masyarakat ngeh dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini.
“Kita tahu selama ini program KIS belum ada aturan hukumnya. Sementara di satu sisi pelaksanaan JKN BPJS baru sosialisasi di tingkat perkotaan, sementara di pedesaan belum semuanya selesai. Apalagi ketika kami bersama rombongan teman-teman komisi di Jakarta, BPJS masih menunggu petunjuk pelaksanaan Program KIS. Nah, untuk itu saya mengusulkan program BPJS dilanjutkan saja,”paparnya.
Di sisi lain, pihaknya khawatir kalau program KIS dipaksakan dan tanpa didasari aturan hukum bisa bermasalah karena dianggap doble account. ”Selama program BPJS tidak merugikan rakyat sebenarnya diteruskan saja. Apalagi hingga sekarang keberadaan KIS belum memiliki payung hukum yang jelas,”tandasnya.
Sedang Anggota DPR RI dari PDIP Rike Diah Pitaloka mengaku jika KIS bukan ingin mengganti BPJS yang sudah ada. Tapi hanya mengganti nama JKN menjadi KIS. Dengan begitu ke depannya tak ada lagi daerah yang mengeluarkan kebijakan baru terkait program kesehatan. ”Kalau JKN masih ada peluang daerah mengeluarkan kartu kesehatan lain. Karenanya dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), itu berarti program resmi pemerintah RI,”lanjutnya. [cty, ira]
Masalah Krusial Soal KIS (Kartu Indonesia Sehat)
– Dikhawatirkan tumpang tindih dengan BPJS Kesehatan yang saat ini tengah disosialisasikan ke masyarakat
– Berpeluang dobel anggaran APBN dan APBD
– Belum ada dasar payung hukum tapi sudah diluncurkan
