Dinkes Sediakan Skema Atasi HIV/AIDS

Surabaya, Bhirawa
Pasca deklarasi penutupan lokalisasi Dolly, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya akan membuat skema kerja penanganan eks Pekerja Seks Komertsia(PSK) . Rencananya, Dinkes Surabaya akan memperkuat komunikasi dengan PSK dan kepala daerah.
”Kita akan mendekati kepala daerah untuk bersama-sama mengatasi para PSK yang dipulangkan pasca deklarasi penutupan lokaliasi,” ujar Febria Rachmanita.
Febria mengatakan, selain menjalin komunikasi dengan PSK dan kepada daerah, Dinkes akan memperbanyak survelent (Petugas pemantau di lapangan, red) di puskesmas dan rumah sakit. Untuk puskesmas dan rumah sakit Dinkes akan memperkuat pemantauan dengan cara menyediakan survelent satu atau dua orang.
”Yang terpenting untuk kebutuhan survelent disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut wanita berkacamata ini mengungkapkan, saat ini banyak dari PSK yang dipulangkan ke daerahnya masing-masing, sehingga dibutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengawalnya.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan dinas terkait dalam mengatisipasi kembalinya PSK ke lokalisasi atau tempat hiburan lainnya. Menurutnya, tempat hiburan seperti panti pijat, karoke dan hotel mempunyai peluang besar bagi PSK untuk kembali beroperasi. ”Disinilah peran serta pemerintah daerah dalam menterbitkan regulasi atau aturan yang memperketat atau memperkecil peluang PSK untuk kembali bekerja di dunia prostitusi,” jelasnya.
Ke depan Febria berharap, dengan dibuatkannya skema penanggulangan penyakit HIV/AIDS pasca penutupan dolly akan memperkecil atau menghilangkan penyebaran HIV/AIDS melalui PSK. Banyak dari PSK yang berada di lokalisasi Dolly postif terjangkit HIV.
Dari data yang masuk hampir satu bulan ditemukan 14 orang terkena HIV/AIDS. Selain itu dari total PSK yang positif HIV/AIDS jumlahnya mencapai kurang lebih 300 orang. ”Saya yakin skema ini akan berhasil jika ada peran serta seluruh pihak dalam mengawalnya,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, dr Harsono mengatakan survelent nanti akan ditempatkan dibeberapa rumah sakit yang ada di setiap daerah. Semakin banyak surveilans  yang bekerja di rumah sakit akan memperbesar peluang dalam menemukan para PSK yang mengidap HIV/AIDS.
”Kita (Survelent, red) harus bekerja keras untuk mendata dan menemukan para PSK yang menyebar di pelosok-pelosok daerah di Jatim,” ujar .
Harsono mengatakan, surveilans ini akan efektif bekerja jika ada dorongan dari pemerintah daerah dalam mengawalnya. Pemerintah daerah dapat mengambil surveilans  dari tenaga kesehatan atau mengambil dari luar rumah sakit. Yang terpenting surveilans  ini ada yang menaungi agar bekerjanya dapat maksimal. Pemerintah daerah dapat menggerakkan dinas kesehatan yang ada didaerahnya untuk mengawal surveilans di rumah sakit. [dna]