Kepala Dinkes Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Kamis (21/9).
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung bakal membangun Pondok Bersalin Desa (Polindes) sementara jika Puskesmas Pembantu (Pustu) Gedangan di Kecamatan Karangrejo tiba-tiba harus dibongkar karena terimbas proyek jalan tol Kediri – Tulungagung. Pembangunan Polindes sementara tersebut rencananya akan menggunakan salah satu ruangan di Balai Desa Gedangan.
“Kalau kemudian bangunan Pustu Gedangan harus dibongkar sebelum ada kepastian anggaran untuk aset penggantinya nanti kami akan bikin Polides sementara di Desa Gedangan,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Tulungagung, dr Kasil Rohmad, Kamis (21/9).
Menurut dia, pembangunan Polindes sebagai pengganti Pustu itu tidak masalah. Polindes dan Pustu derajat pelayanannya pada masyarakat sama, karena bukan Puskesmas.
“Kalau Pustu dan Polindes itu pelayanannya terbatas. Menggunakan satu ruangan di balai desa tidak apa-apa. Bahkan pelayanan juga bisa dilakukan di Polindes desa sebelah,” paparnya.
Selanjutnya, dr Kasil mengatakan sampai saat ini Dinkes Kabupaten Tulungagung masih menunggu kepastian dari pelaksana pembangunan proyek jalan tol Kediri – Tulungagung. Utamanya, terkait penggantian aset Pustu Gedangan.
“Kami sampai sekarang belum tahu kepastian proyek jalan tol itu. Model penggantainya bagaimana. Apa bangunannya saja yang diganti, atau bangunan dan tanahnya semua yang diganti,” paparnya.
Dokter Kasil menyebut kalau pelaksana proyek jalan tol melakukan penggantian atas tanah dan bangunan Pustu Gedangan, maka anggaran yang dibutuhkan oleh Dinkes Kabupaten Tulungagung hanya untuk pembangunan gedung dari APBD Kabupaten Tulungagung.
“Tetapi kalau hanya bangunannya saja yang diganti harus mengajukan lagi di Perubahan APBD tahun 2024 untuk pembelian tanahnya. Jadi bisa relatif lama untuk membangun kembali Pustu Gedangan,” terangnya.
Diakui dr Kasil, saat ini Dinkes Kabupaten Tulungagung hanya mengajukan anggaran pembangunan gedung Pustu Gedangan di APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2024.
“Sementara yang diangarakan dulu untuk bangunannya saja. Di RAPBD 2024 sudah kami pasang. Kalau tanahnya diganti juga (oleh pelaksana proyek jalan tol) itu pas. Artinya butuh anggaran gedung saja,” pungkasnya. (wed.hel)
