Dinsos Jatim Raih Penghargaan Komisi Informasi

Kadinsos Jatim, Restu Novi Widiani saat menerima penghargaan KI Award.

Pemprov Jatim, Bhirawa.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (Dinsos Jatim) berhasil meraih predikat Badan Publik Informatif OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada KI Awards yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,

Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani mengatakan, Dinsos Jatim terus berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik, dimana akses keterbukaan informasi publik tersebut mudah diakses kapan saja dan dimana saja.

“Tentunya kami merasa bahagia, karena tidak semua Perangkat Daerah di Pemprov Jatim bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Serta kami sendiri mengalami proses dimana indikator penilaiannya yang cukup detail dan panjang mekanismenya,” kata Novi.

Sebelumnya dalam Anugerah KI Award, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak menyatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar kepatuhan.

Tidak sebatas menjadi tugas dan kewajiban. Tapi, keterbukaan informasi mesti menjadi strategi untuk mengakselerasi dan mensukseskan program-program pembangunan.

Pernyataan itu disampaikan Wagub saat membuka Malam Anugerah Keterbukaan Informasi ”KI Award 2023” yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim di Swiss Belhotel, Surabaya, Senin (4/12) malam.

”Jika keterbukaan itu menjadi strategi, maka akan menjadi sebuah motivasi. Nah, kita ingin menggeser paradigmanya. Dari sekadar kepatuhan ke strategi dan keunggulan kompetitif,” ujar Emil.

Emil menyatakan, momen apresiasi keterbukaan bagi badan publik ini adalah penting dan berharga. Bagian dari proses demokrasi, proses tata kelola pemerintahan yang baik dan mesti terus didukung dan diperjuangkan bersama-sama.

Keterbukaan informasi bukan hanya merupakan amanat dari Undang-Undang 18/2008. Namun, harus juga menjadi bagian terintegrasi dengan upaya transformasi digital dalam pelayanan publik, sistem pemerintahaan berbasis elektronik, dan pengadaan layanan barang dan jasa.

”Semua ini tentu melibatkan keterbukaan informasi. Jadi, keterbukaan informasi adalah prasyarat untuk mendorong tata kelola yang amanah. Tata kelola pemerintah yang amanah adalah manunggalnya pemerintah dan masyarakat,” paparnya.

Tanpa keterbukaan informasi, lanjut Emil, akan sulit untuk mendapatkan trust atau kepercayaan publik. Apalagi di era informasi seperti sekarang ini. Tidak ada alasan untuk tidak dapat memberikan informasi kepada publik. Sebab, sudah tersedia sekian banyak kanal untuk memperoleh informasi maupun diseminasi informasi. [rac.dre]

Tags: