Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Alwi sedang melangsungkan penandatanganan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis riset, di kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa TImur, Senin pagi (21/9).
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melangsungkan penandatanganan kerjasama dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BP2P3KS) Kemensos RI.
Penandatanganan itu sebagai upaya pengentasan kemiskinan berbasis riset dalam meningkatkan layanan kesejahteraan sosial ke depannya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi usai kegiatan yang berlangsung Senin pagi (21/9).
Dikatakannya, saat ini Jatim juga memiliki pekerjaan rumah dalam menurunkan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Apalagi, sebelumnya angka kesejahteraan sosial di Jawa Timur menurut BPS pada Maret 2020 yakni mencapai 4,41 juta jiwa.
“Salah satu usahanya untuk menurnkan kemiskinan itu adalah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial,” katanya bersama Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi.
Dikatakannya, program-program saat ini juga cukup banyak tapi diharapkan bisa memberikan kontribusi positif. “Utamanya kontribusi nyata bagi penurunan angka kemiskinan,” kata Alwi.
Alwi menyatakan, kerja sama yang ditandatangani bisa menjadi panduan untuk mengetahui program yang dijalankan sudah benar-benar berdampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. “Kalau belum, di mana yang salah. Dengan penelitian B2P3KS nanti akan menjawab untuk menjalankan program itu,” kata Alwi.
Sedangkan Kepala BP2P3KS Kemensos RI Yogyakarta, Oetami Dewi mengatakan, kerjasama dengan Dinsos Jatim saat ini untuk mengetahui sejauh mana program-program sosial yang dikucurkan oleh Kemensos digunakan Pemprov Jatim, dengan melalui penelitian yang dilakukan oleh BP2P3KS.
Dikatakannya juga, saat ini semua yang dilakukan baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sudah bagus, namun jika hal itu tidak ditelilti maka akan sia-sia. “Dasar penelitian itulah yang nanti menjadi pijakan dalam pengembangan program kedepannya,” ujarnya.
Oetami mengatakan, program-program yang diluncurkan Kemensos juga banyak yang dimodifikasi pemerintah daerah. Lewat kerja sama yang dijalin, akan juga diketahui efektivitas modifikasi yang dilakukan.
“Apakah perlu dilakukan perubahan atau dilanjutkan. Dan sekarang ini pintu sudah perbuka. Kita sudah berdiskusi program-program apa saja yang perlu diintervensi dengan riset,” katanya. [rac]
