Pertemuan antara Wabup Jombang bersama Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Infokom Jombang dan PT Pertani serta awak media Jombang di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (23/11). [Arif Yulianto]
Terkait Temuan Telur Tak Layak Konsumsi
Jombang, Bhirawa
Dinas Sosial (Disnos) Kabupaten Jombang melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Jombang.
Rencana evaluasi BPNT ini disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang, M Saleh saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Jombang, Sumrambah, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Kepala Dinas Kominfo Jombang, PT Pertani selaku supliyer logistik Program BPNT di Kabupaten Jombang, serta awak media Jombang di Ruang Swagata, Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (23/11).
Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi adanya sejumlah pemberitaan yang ada terkait program tersebut salah satunya adalah tentang adanya telur berkualitas tak layak konsumsi yang ditemukan pada paket program tersebut beberapa waktu yang lalu.
Dalam paparannya, M Saleh menjelaskan, dalam pelaksanaan Program BPNT ini pihaknya tetap mengacu pada pedoman yang ada. Diakuinya, tindak lanjut dari Program Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) ke BNPT membutuhkan energi ekstra.
“Untuk itu, dari kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya terkait dengan mekanisme yang semata-mata memang didasarkan pada Pedum, namun demikian, kami melihat beberapa kabupaten yang ada seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, kemudian Lamongan, terjadi gejolak yang cukup meresahkan. Kami di kabupaten melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan mempunyai itikad baik dalam hal ini, menilik hasil evaluasi yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi telah kami kirimkan, dan juga menjadi tindaklanjut dari Kementrian (Kemensos RI) untuk melakukan evaluasi,” papar M Saleh.
Sementara itu, menurut Saiful, Pimpinan Cabang PT Pertani wilayah Mojokerto dan Jombang mengimbau agar para agen penyalur Program BPNT ini sesegera mungkin memberikan informasi di group Media Sosial (Medsos) yang telah dibuat jika menemukan barang yang telah rusak.
“Tolong diinformasikan biar kita ganti pada saat hari itu juga, karena kami prinsipnya bertanggung jawab untuk mengganti semua telur yang rusak maupun busuk. Dua kali 24 jam kita sudah ganti,” kata Saipul.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Sumrambah pada forum tersebut juga meminta agar pengiriman logistik baik beras maupun telur Program BPNT di Jombang harus berupa logistik yang berkualitas baik. “Saya tidak mau rakyat saya diberi telur busuk,” tandas Wabup Sumrambah. [rif]
