Kadinsos Jatim, Dr Alwi saat memberikan pengarahan pada seluruh Ka UPT dibawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. [rahmad caesar/bhirawa]
Tahun Depan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berencana merevitalisasi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinsos yang tersebar di seluruh Jatim. Tak hanya secara fisik, revitalisasi itu juga dilakukan secara nonfisik.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr Alwi mengatakan, dalam revitalisasi UPT dilakukan secara fisik dan nonfisik, tetap dengan pengembangan potensi klien UPT. ”Untuk revitalisasi UPT Dinsos Jatim secara nonfisik, kami ingin mengembangkan potensi klien melalui peningkatan sarana dan tutor,” ujarnya.
Dikatakannya, Dinsos Jatim hanya sebatas menyampaikan usulan untuk revitalisasi secara fisik. Saat ini ada tiga UPT Dinsos Jatim yang telah ditinjau Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. ”Mudah – mudahan bisa segera terwujud,” ujarnya.
Dalam revitalisasi nantinya, Alwi juga mencontohkan beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan servis motor. ”Selama ini yang dipakai latihan adalah motor yang di pasaran sudah tidak ada. Akhirnya, klien sulit menerapkan ilmunya saat terjun ke lapangan,” katanya.
Menilik hal itu, Alwi mengusulkan agar pelatihan yang diberikan kepada para klien adalah pelatihan yang memiliki pangsa pasar luas, seperti, reparasi AC, tata boga, dan pelatihan lain yang disesuaikan dengan SDM yang dimiliki.
Ia juga meminta seluruh kepala UPT juga harus meningkatkan inovasinya dalam upaya pengembangan skill klien. Sebab, jika skill yang diberikan kurang memberi manfaat, maka klien tidak akan bisa mengembangkan keterampilannya karena pasarnya sangat samar.
Untuk pengembangan sarana dan tutor, Alwi menyampaikan, bisa bersinergi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain. ”Jadi, untuk revitalisasi fisik kita andalkan APBD, sedangkan non fisik bisa non-APBD. Yang penting semua rembuk nyekrup seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Bekerja sama dan berkolaborasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Alwi juga memaparkan beberapa Program Prioritas Dinsos Jatim tahun 2021. Di antaranya, perluasan PKH Plus dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Saat ini PKH Plus dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dan menelan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk biaya operasional pendamping PKH.
Untuk tahun 2021, Dinsos mengusulkan perluasan program itu menjadi 15 kabupaten/kota dengan target 50 ribu Lansia dan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk biaya operasional pendamping PKH.
Sementara, program Kube kini juga masih dilaksanakan di 10 kabupaten/kota dengan target 920 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan besaran anggaran sebanyak Rp2,7 miliar untuk biaya operasional pendamping Kube. Untuk tahun 2021, Dinsos mengusulkan perluasan di 15 kabupaten/kota dengan target sasaran 1.320 KPM dan alokasi anggaran sebesar Rp5 miliar untuk biaya operasional pendamping Kube. ”Dinsos Jatim juga meneruskan target program ibu gubernur bahwa Jatim Bebas Pasung 2024. Jadi, pada 2021 kita melaksanakan kegiatan bebas pasung dengan target 200 orang,” katanya. [rac]
