Dinsos Rapat dan Evaluasi Pendamping Disabilitas

Kadinsos Jatim, Alwi saat membuka Rapat dan Evaluasi Pendamping Disabilitas.

Pemprov Jatim, Bhirawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melaksanakan Rapat dan Evaluasi bagi para Pendamping Disabilitas di Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di ballroom hotel Aria Centra Surabaya, Rabu-Kamis (21-22/9.)

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim Dr Alwi MHum. Hadir pula Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Drs Sugiyono, MSi. Acara dihadiri oleh 109 peserta terdiri dari 90 Pendamping Disabilitas dan 19 perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

“Terima kasih saya ucapkan kepada pendamping disabilitas Jawa Timur dan kepala dinas sosial dari kabupaten/kota atau yang mewakili yang hadir pada malam hari ini. Kami dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD). Program ini sungguh-sungguh sangat mulia,” kata Alwi.

Dikatakannya, beberapa hari ini Dinsos Jatim melaksankan Top Up kepada penerima manfaat ASPD, yang biasanya setiap bulan penerima manfaat mendapatkan asistensi sebesar Rp. 300.000,- , sekarang ditambah Rp. 150,000,- untuk bulan September, Oktober November dan Desember.

“Kami berharap tahun depan jumlah penerima manfaat ASPD bisa bertambah,” tambah Alwi.

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk peningkatan kapasitas para pendamping disabilitas dalam memberikan pendampingan dan penanganan disabilitas di kabupaten/kota tempat bertugas.

Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Zaenal Abidin S.Sos, M.Si dari DPD IPSPI Provinsi Jawa Timur. Materi yang disampaikan berkaitan dengan Komunikasi dan Relasi Pekerjaan Sosial.

Materi ini menekankan pada kemampuan komunikasi yang harus ditingkatkan, sebab pendampingan dan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas memiliki tantangan tersendiri. Setidaknya ada 4 hal yang menjadi prinsip komunikasi pekerjaan sosial yaitu individualisasi, penerimaan, situasional dan tidak menjustifikasi.

Hari kedua penyampaian materi secara panel disampaikan oleh BPD Jawa Timur, BAPPEDA dan Inspektorat. Materi dari BPD Jawa Timur berkaitan dengan teknis penyaluran bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, BAPPEDA menyampaikan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan Inspektorat terkait pengawasan dalam pemanfaatan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. [rac.gat]

Tags: