Diprotes LSM, Melayang Bantuan Pasar Wonoayu Rp 8 M

pasar-wonoayuSidoarjo, Bhirawa
Pedagang dan masyarakat dibuat kesal dengan batalnya rencana pembangunan Pasar Wonoayu senilai Rp8 miliar. Pasar Wonoayu yang sudah diplot masuk dari jaringan 1.000 pasar tradisional yang dibangun dengan APBN dibatalkan kementerian setelah ada protes dari LSM.
Anggota komisi A DPRD Sidoarjo, Matali, Selasa (6/12) menyatakan, kepastian soal gagalnya pembangunan Pasar Wonoayu setelah Pansus DPRD yang berjumlah 12 orang mengklarifikasi ke pusat. Pasar Wonoayu yang awalnya masuk dalam jaringan 1.000 pasar yang dibangun dengan sumber anggaran pusat tak bisa dilanjutkan, karena ada penolakan dari segelintir LSM.
Matali tidak menyebutkan detil, identitas LSM itu, namun ia sangat menyayangkan keberatan LSM yang sebenarnya tidak memperjuangkan dapat bantuan. Malah membuat ulah yang akhirnya Sidoarjo gagal mendapat bantuan dana hibah.
Matali kecewa berat begitu mendengar pemerintah pusat membatalkan renovasi atau pembangunan Pasar Tradisional Wonoayu. Sebagai konsekuensinya dana sebesar Rp8 miliar ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Seorang pedagang, Tamrin Hidayat, warga Desa Wonoayu yang menyoal pembangunan Pasar Wonoayu yang tidak juga terlaksana.
Sebab, pasar itu berada dan merupakan warisan dari jaman penjajah Belanda, sehingga Pasar Tradisional Wonoayu belum bisa segera dilakukan pembangunan atas hasil konsultasi ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Dijelaskan, tidak hanya masyarakat Wonoayu saja yang kecewa. Namun, pihak Kementerian Perdagangan juga kecewa dengan masyarakat Sidoarjo.
”Pernyataan dari Kementerian Perdagangan ini disaksikan 15 anggota Pansus 12 DPRD Sidoarjo yang tengah berkunjung kesana,” tutur H Matali.
Padahal, lanjutnya, Kementerian Perdagangan kini tengah melaksanakan program Presiden Joko Widodo, terkait pembangunan 1.000 pasar tradisional baru untuk percepatan pertumbuhan perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat di Kec Wonoayu, melalui pembangunan pasar tradisional.
Dari pembangunan 1.000 pasar tradisional itu baru terealisasi 600 pasar tradisional yang dibangun, termasuk di Sukodono. Sedangkan yang belum bisa dibangun sebanyak 400 pasar tradisional, termasuk di Wonoayu ini.
Padahal, tutur H Matali, pembangunan Pasar Tradisional Wonoayu ini, didanai pemerintah dan para pedagang yang sudah menempati kios dan los di Pasar Wonoayu, tidak dipungut biaya sama sekali alias free. Dengan gagalnya pembangunan pasar Wonoayu ini, semua jadi kecewa. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang tengah bertugas melaksanakan program Presiden. Masyarakat Wonoayu sendiri, karena segelintir oknum yang tak mengedepankan kepentingan rakyat Wonoayu secara luas,” jelas H Matali.
Meski pembangunan pasar dianggap gagal. Namun, ia menghimbau agar pedagang pasar di Wonoayu untuk mengurus perizinan dan surat kepemilikan kios, sehingga pedagang bisa tertib dan tidak terusik oleh hal yang dinilai merugikan pedagang. [hds]

Tags: