RUPS Hasilkan Direksi Baru PT. BKI.
Surabaya. Bhirawa
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Biro klasifikasi Indonesia (Persero) belum lama ini menyepakati pengangkatan direksi baru PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), mendampingi Direktur Utama, Rudiyanto, dan Direktur Keuangan & Adminsitrasi, Timbul Tambunan. Saifuddin Wijaya, Sekretaris Perusahaan BKI diangkat sebagai Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Mohamad Cholil dari Kepala Cabang BKI Klass Samarinda, diangkat sebagai Direktur Direktur Operasi.
Diharapkan dengan diangkatnya direksi baru PT. BKI, akan mampu mendongkrak perusahaan lebih sukses lagi terutama dalam pemenuhan target ke depan. “Dengan diangkatnya direksi baru ini, mendampingi Dirut-Rudiyanto, akan semakin mengoptimalkan kinerja perusahaan untuk mencapai target di 2017-2018 serta mencapai target di tahun-tahun berikutnya,” ujar Corporate Communication – Sri Dewi Amaliah, Selasa (28/11) kemarin.
Menurutnya, ketetapan tersebut ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui penetapan Menteri BUMN. Terkait pencalonan dan pemilihannya sudah dilaksanakan pada tahun 2016. “Dan Alhamdulillah setelah RUPS keputusan tersebut akhirnya ditetapkan. Internal BKI menyambut baik keputusan tersebut dan mendukung direksi yang baru diangkat sepenuhnya,” imbuh Dewi.
Lebih lanjut Dewi mengatakan, setelah Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Direktur Operasional BKI mulai bertugas, pihak terkait dapat memberikan kesan dan pesan positifnya agar ke depan Classification Society milik satu-satunya Bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. “Kita masih dalam proses keanggotaan IACS, artinya Go International tidaklah mudah, tentu pastinya didukung penuh oleh pihak-pihak terkait agar BKI sukses”, katanya.
BKI dalam kurun waktu 1 tahun ini setelah resmi ditetapkan oleh International Association of Classification Society/IACS sebagai applicants status sejak Juli 2016 yang lalu, masih terus menjalani proses melengkapi dan audit dari dewan IACS. Selain itu, BKI juga sudan mendapatkan authorization for statutory dari Kementerian Perhubungan cq. Dirjen Perhubungan Laut – Direktorat Perkapalan & Kepelautan untuk 14 unit kapal. [ma]
