Wali Kota Malang, Muhammad Anton saat melantik Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha, Selasa (30/6) kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Wali Kota Malang, Muhammad Anton, kepada jajaran Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha, meminta agar BPR milik Pemkot tersebut dikelola secara profesional, sehingga tidak mengulang kesalahan masa lalu.
“Kami meminta kepada jajaran direksi, untuk membawa BPR ini lebih maju, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat, atau nasabahnya, yang secara kebetulan mereka yang terbanyak adalah para PNS di lingkungan Pemkot Malang,” tutur Abah Anton, usai melantik jajaran direksi dan pengawas BPR Tugu Artha di Ruang Sidang Balaikota Malang, Selasa (30/6) kemarin.
Pihaknya juga meminta, kesalahan masa lalu, yang mengakibatkan kerugian pada BPR Tugu Artha, dijadikan pelajaran, serta dijadikan pemacu membawa BPR ini, menjadi lebih kompetitif.
Menurut Abah Anton, kejadian pembobolan BPR Tugu Artha, dimasa lalu, menunjukan jika jajaran direksi sebelumnya melakukan kecerobohan, dan menunjukkan ketidakprofesionalannya.
Sementara prosesi pelantikan jajaran direksi BPR Tugu Artha baru bisa dilakukan setelah melakukan seleksi cukup panjang oleh tim Pemkot dan Otoritas Jasa Keungan (OJK). Dua orang terpilih masing-masing sebagai direktur utama dan direktur, serta satu orang badan pengawas.
Jajaran direksi BPR Tugu Artha, untuk periode empat tahun kedepan adalah Nyimas Nunin Anisa Bayduri sebagai Direktur Utama, dan Mira Andi Setyowati sebagai Direktur, serta Marlis sebagai Dewan Pengawas.
Tiga orang ini, diyakini memiliki kapabelitas untuk memajukan BPR Tugu Artha, karena memiliki pengalaman dibidangnya. Nyimas Nunin, merupakan mantan Direktur BPR Antar Parama Kraksan, sedangkan Mira Andi Setyowati, sebelumnya merupakan pimpinan BPR Kridana Dampit, dan Marlis adalah mantan pegawai Bank Indonesia.
Pimpinan OJK Malang, Indra Krisna, menyatakan direksi BPR Tugu Artha yang baru harus segera menyelesaikan masalah yang sempat mendera Badan Usaha milik Pemkot Malang tersebut.
Menurut Indra Krisna, nasabah BPR Tugu Artha yang mayoritas PNS ini, bisa menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Makanya kata dia Direktur BPR yang baru harus mampu memahami setandart operasional SOP yang jelas dan harus ada verifikasi, setiap PNS yang mengajukan transaksi.
“Pengalaman masa lalu, karena lemahnya pengawasan, ini tidak boleh terjadi lagi. Verifikasi terhadap semua nasabah, menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh direksi,”ujar Indra Krisna.
Direksi dan pengawas harus mau melakukan evaluasi SOP, pengawasan harus jalan, seriing, karena antara direksi dan pengawas diibaratkan antara rem dan dan gas, makanya harus mampu berkordinasi dengan baik.
Sementara itu, Nyimas Nunin Anisa, menyatakan sebagai pemimpin baru di BPR Tugu Artha, langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembenahan manajemen internal agar bisa berjalan lebih baik.
“Kami akan bekerja maksimal, dengan memanfaatkan potensi yang ada, kami yakin BPR Tugu Artha menjadi lebih maju. Apalagi jumlah PNS di Kota Malang ini mencapi 10 ribu lebih, ini merupakan potensi bagus untuk menjadi nasabah BPR Tugu Artha,”tukasnya. [mut]
