Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI, Sarwo Edhie saat memberikan keterangan.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Lamongan, Bhirawa.
Kementerian pertanian merespon cepat suara ribuan petani tambak Kabupaten Lamongan yang melakukan aksi unjuk rasa menolak Permentan Nomer 1 tahun 2020 tentang pengurangan pupuk bersubsidi.
Dalam Permentan berisi pengurangan alokasi pupuk bersubsidi sehingga menyebabkan harga pupuk subsidi melambung tinggi hingga menuai protes petani Lamongan tentang kebijakan pemerintah.
Respon Kementerian pasca unjuk rasa yakni menerjunkan Dirjenya untuk turun gunung ke Kabupaten Lamongan memberikan jawaban dan langkah jangka pendeknya.Salah satu langkah jangka pendek yang di tempuh ditegaskan Dirjen adalah dengan menarik jatah pupuk untuk padi.
Dirjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian RI, Sarwo Edhie menegaskan, Berkaitan dengan pupuk bersubsidi ini untuk para petambak.Dalam langkah jangka pendeknya , Jatah pupuk untuk padi itu kita tarik dulu kedepan agar digunakan dalam waktu singkat.Sebab, di Lamongan ini disamping menanam ikan juga menanam padi,” tegas Sarwo Edhie saat di Guest House Pendopo Lokatantra Lamongan, Jum’at (7/2)
Ia menjelaskan,Kedepan program penyaluran pupuk bersubsidi ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku , maka nanti akan ada surat dari menteri KKP dan Menteri Pertanian. “Atas dasar surat itu nanti Menteri Pertanian berkirim surat ke Menteri Keuangan untuk memohon saran.Apakah petani tambak tersebut diberikan pupuk bersubsidi?,” jelasnya.
Atas dasar jawaban itu pula , Lanjutnya, nanti kita beri masukkan lagi bahwa agar para petani masih bisa menggunakan pupuk subsidi seperti tahun sebelumnya.
Di akui Sarwo Edhie jika kemarin pihaknya sudah membahas surat dari Kepala Dinas pertanian Lamongan dan Provinsi. “Kalaupun tidak ada aksi turun jalan disini, kami akan tindak lanjuti, karena ini betul – betul kepentinganya untuk petani.Tetapi dengan adanya aksi kemarin, Menteri pertanian memerintahkan saya untuk mengecek ke lapangan untuk mengantisiapasi kebutuhan petani tambak,” aku dia.
Dirjen Kementan tersebut membeberkan,
Subsidi pupuk di Indonesia untuk tahun 2020 totalnya sebesar 7,9 Juta Ton.Jika di akumulasikan nilainya 26,6 Triliun Rupiah. “Memang turun dari tahun lalu, tetapi kita memprediksi bahwa itu cukup. Sebab prosentasi penggunanya baru 20 persen,” bebernya.
Sarwo Edhie juga menerangkan terkait antisipasi jika nanti kekurangan pupuk subsidi terjadi.”Untuk semuanya, kalau itu nanti kurang dan RDKK nya ada, yah bisa dipenuhi.Karena kita berdasarkan RDKK. Di ujung nanti juga ada audit BPK , misalnya nanti laporan BPK berbunyi pupuk indonesia berlebih penyaluranya ke petani lebih banyak dari peraturan pertanian maka itu akan di hitung oleh pemerintah dan di bayar. Predikatnya adalah kurang bayar, begitu. Itu pasti di bayar dan tidak ada yang di rugikan disini,” terangnya.
Terpisah Bupati Lamongan Fadeli mengungkapkan, Saya sudah lega dan terimakasih prhatianya, Pak Menteri langsung menurunkan Dirjenya hari ini. Ini berkat tulisan temen – temen wartawan dari kemarin, dan terus disampaikan. Ini menurut saya , dikembalikan dengan aturan yang kemarin,” ungkap Fadeli
Fadeli menilai,Sebetulnya tidak ada yang salah di tingkat Kementerian,Hanya pemahamanya saja.Kalau pemahamanya uda jadi satu begini.Ya Masalah budidaya dan pertanian yah jadi satu.
Dijelaskanya,Di Lamongan ini masalah pertanian dan perikanan yah jadi satu dan kita tidak perlu merubah – rubah aturan lagi sebenarnya.”Kalau itu uda jalan yah uda. Tadi pak Dirjen sudah bilang , besok sudah bisa di laksanakan untuk alokasi pupuk. Saat ini juga sudah ada orang Petro dan sudah selesai komunikasinya. Beliau perlu rapat lagi , untuk teknis pengiriman pupuk – pupuknya,” pungkas Fadeli. (Aha)
