Anggota Komisi IV DPR-RI, Ema Umiyyatul Chusnah, Minggu (10/05). [arif yulianto/bhirawa]
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Ema Umiyyatul Chusnah (Ning Ema) menyayangkan adanya pemangkasan anggaran yang terjadi di Kementrian Pertanian Republik Indonesia untuk Refokusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19. Padahal menurutnya, Kementrian Pertanian merupakan ‘pahlawan’ saat terjadi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Karena kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, stoknya kan harus diamankan dalam masa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Apalagi adanya wabah Covid-19. Harusnya pemerintah, untuk urusan para petani, dalam hal urusan pertanian, ini tetap diprioritaskan,” ujar Ning Ema, Minggu (10/5).
Akibat pemangkasan anggaran di Kementrian Pertanian untuk Refokusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19, kata Ning Ema, kementrian ini yang semula memiliki anggaran sebesar Rp21 Triliun menjadi sekitar Rp14 Triliun. Sementara sekitar Rp7 Triliun dipangkas untuk Refokusing Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19.
“Kami juga menyayangkan, kenapa anggaran dari Kementrian Pertanian terlalu besar dipangkas untuk Covid-19 ini,” tandas dia.
Sementara saat disinggung lebih lanjut terkait rencana membuka lahan sawah baru yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kerawanan pangan akibat Pandemi Covid-19, Ning Ema menjelaskan, sebenarnya, jika dilihat dari peta yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, hanya beberapa provinsi saja yang stok pangannya menipis. Dia juga mengungkapkan, kabupaten/kota yang ada di Dapil VIII Jatim masih dalam kondisi aman terkait stok pangan, terutama stok beras di daerah-daerah ini.
“Dari sekian provinsi yang ada di Indonesia, hanya sebagian kecil yang stok pangannya menipis sehingga, diharapkan di daerah-daerah tersebut itu ada mencetak sawah,” kata dia.
Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh pemerintah diminta untuk membuka sawah-sawah baru, dia mengungkapkan, terkait BUMN merupakan mitra kerja dari Komisi VI DPR-RI.
“Harusnya kita dari Komisi IV diajak duduk bersama untuk bagaimana langkah-langkah pemerintah memberikan instruksi kepada BUMN untuk mencetak sawah (baru), memang kami butuh penjelasan-penjelasan lebih detail,” ungkap Ning Ema. [rif]
