Disdikbud Siap Ajukan 541 Data GTT-PTT

Para GTT Kota Probolinggo harap – harap cemas. [wiwit agus pribadi]

R-APBD 2021 Honor GTT-PTT Kota Probolinggo Jauh Dari UMK
Probolinggo, Bhirawa
Kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Probolinggo mendapat sorotan saat pembahasan RAPBD 2021. Pasalnya, hingga kini gaji GTT dan PTT Kota Probolinggo masih di bawah UMK. Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Probolinggo siap ajukan 541 data GTT dan PTT.
“Kesejahteraan GTT dan PTT di Kota Probolinggo ini belum sesuai dengan standar Hidup layak Kota Probolinggo. Acuannya masih di bawah UMK Kota Probolinggo,” ujar Moch Jalal, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Selasa (24/11).
Diakui Jalal, sebenarnya gaji GTT / PTT sudah mengalami kenaikan. Namun, jumlah ini belum sesuai dengan UMK Kota Probolinggo yang kini berada di kisaran Rp2,3 Juta. Padahal tugas – tugas mereka juga sama dengan guru ASN. Namun, kesejahteraan mereka masih minim. Ini yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Fraksi PKB sendiri mempertanyakan kondisi itu dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi saat pembahasan RAPBD 2021 Kota Probolinggo, Sabtu (21/11). Ini menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam PU Fraksi. Untuk kesejahteraan GTT dan PTT ini, apakah ada rencana menaikkan gaji mereka yang masih di bawah UMK.
Di sisi lain, gaji PTT / GTT dipastikan tidak akan naik tahun depan. Sebab dalam pembahasan R APBD 2021, tidak ada anggaran gaji untuk GTT dan PTT. Hal ini juga ditegaskan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Probolinggo, Budiono Wirawan. Menurutnya, gaji GTT / PTT belum naik tahun depan. ”Berdasarkan kemampuan keuangan APBD 2021, untuk jasa tenaga pendidik GTT dan PTT pada satuan pendidikan SD dan SMP belum mengalami kenaikan,” ujarnya.
Menurutnya, jasa GTT dan PTT (gaji) diakomodir dalam BOSDA pada masing-masing satuan pendidikan. Rinciannya, gaji GTT dan PTT eks K2 sebesar Rp1,2 Juta per bulan, gaji GTT non K2 sebesar Rp1 Juta per bulan. Sedangkan gaji PTT non eks K2 sebesar Rp800 ribu. Sebagai perbandingan, UMK Kota Probolinggo tahun 2020 sebesar Rp2,319 juta. Dan pada tahun 2021, UMK Kota Probolinggo naik tipis menjadi Rp2,5 Juta.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo tengah menyiapkan data 541 GTT, dan Pegawai Tidak Tetap PTT untuk diajukan sebagai penerima subsidi gaji dari pemerintah pusat. Dari 541 data yang berhasil dikumpulkan Disdikbud itu terdiri dari 260 GTT, 274 PTT, dan tujuh pegawai kontrak yang tersebar di lingkungan Pemerintah Kota Pobolinggo.
Menurut Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Mochammad Maskur, pihaknya siap mengajukan data ini. ”Yang jelas kami siap memberikan data yang diminta. Untuk pengajuannya, kami masih menunggu petunjuk lanjutan,” ujarnya.
Maskur menambahkan, penyiapan data dilakukan setelah Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah menyatakan, akan mengusulkan sisa anggaran subsidi gaji dalam program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer. Baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag).
Rencana itu ditujukan untuk mengakomodir permintaan guru honorer di Kemendikbud maupun Kemenag. Harapannya, program Menaker ini dapat bermanfaat bagi penerima subsidi upah, layaknya penerima BSU lainnya, dengan direkomendasi melalui kementerian terkait.
Awalnya, anggaran yang dialokasikan untuk penerima bantuan subsidi upah adalah sebanyak 15,72 juta pekerja dengan total anggaran Rp37,74 triliun. Namun, berdasarkan data yang sudah divalidasi BPJS Ketenagakerjaan, hingga 30 September 2020, hanya ada 12,4 juta pekerja yang layak mendapatkannya. Karenanya, terdapat selisih anggaran.
Sejauh ini, pihak Disdikbud masih menunggu instruksi lanjutan mengenai sejumlah persyaratannya. Begitu ada Petunjuk Teknis (Juknis), dinas sudah siap memberikan data jika diperlukan. Sehingga cepat diproses untuk tambahan gaji atau subsidi gaji bagi GTT-PTT di lingkungannya. [wap]

Tags: