Disesalkan Bupati Belum Rapat Soal Pendirian FPI

7-FOTO OPEN wed-audiensi tolak FPITulungagung, Bhirawa
Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, menyesalkan belum diadakannya rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) setempat terkait pendirian organsasi masyarakat (Ormas) Forn Pembela Islam (FPI) di Tulungagung. Kekesalan ketua dewan ini disampaikan saat perwakilan Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tulungagung melakukan audiensi dengan pimpinan dewan dan Komisi A DPRD Tulungagung di ruang Komisi A Kantor DPRD Tulungagung, Rabu (5/11).
“Alhamdulilah sampai sekarang belum ada respon dari bupati untuk melakukan rapat di tingkat Forpimda,” sindir Supriyono ketika berdialog dengan perwakilan Aliansi Masyarakat Tulungagung Cinta Damai.
Dia kembali mengungkapkan, pihaknya sudah mengirim surat resmi ke Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, untuk menyelesaikan pro kontra pendirian FPI di Tulungagung di tingkat Forpimda.
Bahkan menurutnya, dia pun sudah mengutus Wakil Ketua DPRD, Adib Makarim SAg MH, yang kemarin juga ikut dalam audiensi untuk melakukan pembicaraan informal dengan bupati dalam suatu acara belum lama ini.
“Hasilnya sampai sekarang belum ada. Padahal Kapolres Tulungagung sangat mendukung untuk diadakan rapat koordinasi tingkat Forpimda,” tuturnya.
Supriyono yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini menegaskan persoalan pro kontra pendirian FPI harus segera dicari penyelesaian dan jalan tengahnya. “Kami pun secara kelembagaan juga menerima surat dari NU (Nahdlatul Ulama) Tulungagung. Kendati NU tidak berada diposisi menolak atau mendukung pendirian FPI di Tulungagung, namun mereka (PCNU Tulungagung) sudah mengintruksikan jajaran di bawahnya termasuk Banom NU untuk tidak terlibat dalam kegiatan FPI,” papar Supri.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo akhir pekan lalu sudah mengatakan bakal segera mengadakan rapat bersama dengan Forpimda setempat terkait masalah FPI. “Menyikapi adanya FPI kita perlu rapat Forpimda,” ujarnya menjawab Bhirawa kala itu.
Diakuinya, sudah ada permintaan dari DPRD untuk duduk besama dalam menyikapi keberadaan FPI di Tulungagung. Termasuk di antaranya permintaan dari Kapolres Tulungagung.
“Rapat dilakukan berdasar adanya demonstrasi yang menolak dan ada pula yang menyetujui (pendirian FPI). Kami akan mengambil sikap yang terbaik. Nanti ada penandatanganan surat bersama (Forpimda),” paparnya.
Seperti diketahui, Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tulungagung, sudah dua kali melakukan aksi turun jalan menolak pendirian FPI di Kota Marmer. Mereka menilai pendirian FPI bakal memunculkan keresahan masyarakat karena organisasi masyarakat tersebut dikenal sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Kemarin pun Aliansi Masyarakat Cinta Damai Tulungagung beramai-ramai datang ke Kantor DPRD Tulungagung, kendati yang mengikuti audiensi dengan pimpinan dewan dan Komisi A hanya dibatasi sebanyak 10 orang saja. [wed]

Keterangan Foto: Supriyono (mengenakan batik) saat berdialog dengan perwakilan Aliansi Masyakarat Cinta Damai Tulungagung yang menolak keberadaan FPI di Tulungagung kemarin

Tags: