Dishub Jatim Rangkul Stakeholder Terkait Sukseskan Zero ODOL 2023

Dishub Provinsi Jatim gelar rakor program Zero ODOL 2023 di Jatim, Selasa (6/4). [Abednego/bhirawa]

Upaya Normalisasi Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading
Surabaya, Bhirawa
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan kebijakan Zero ODOL (Over Dimensi dan Over Loading). Kebijakan yang diberlakukan pada 2023 mendatang ini diterapkan juga oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim.

Bertemakan ‘Upaya Normalisasi Kendaraan Over Dimensi dan Over Loading untuk Mendukung Program Zero ODOL 2023 di Jatim’. Dishub Jatim menggelar rapat koordinasi (rakor), Selasa (6/4) di Surabaya. Dihadiri diantaranya Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub RI yang diwakili Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kemenhub RI; 16 Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten/Kota di Jatim, Ditlantas Polda Jatim dan Ketua DPD Organda Jatim.

“Mari kita bersama-sama (stakeholder terkait) dengan Kemenhub, dari hari berkomitmen untuk berantas ODOL. Terutama ODOL yang ada di Jawa Timur,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono.

Nyono mengaku, pemberantasan ODOL ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Serta dilakukan secara bertahap, dengan menggandeng stakeholder terkait maupun mitra perhubungan. Sehingga dapat memberikan win-win solution (saling menguntungkan) bagi semua pihak.

Dijelaskannya, kebijakan Zero ODOL ini merupakan langkah Kemenhub RI untuk menekan kerusakan jalan. Dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Sehingga 2023 mendatan akan diberlakukan kebijakan Zero ODOL.

Dukungan Zero ODOL, sambung Nyono, sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Dishub Jatim. Yakni dengan melaksanakan pengawasan kendaraan angkutan barang melalui operasi keselamatan dan ketertiban (Kestib) di UPT P3 LLAJ se-Jatim. Operasi tersebut dikoordinasikan dengan Ditlantas Polda Jatim, maupun Dishub Kabupaten/Kota.

“Pada 2019 dilaksanakan 264 kegiatan Kestib. Sebanyak 68.424 kendaraan diperiksa, dan yang melanggar ketentuan dimensi ada 2.202 kendaraan. Sedangkan pelanggaran muatan sebanyak 319 kendaraan,” jelasnya.

Pihaknya berharap adanya sinergi dalam mensukseskan Zero ODOL 2023 di Jatim. Tentunya sinergi antara mitra kerja perhubungan. Dan masih ada waktu dua tahun untuk melakukan evaluasi serta perbaikan secara bertahap dalam normalisasi kendaraan ODOL.

“Mari bersama-sama bersinergi dan berkomitmen melakukan perubahan yang lebih baik. Kita bangun jalinan kerjasama, kekompakan dan sinergitas untuk mendukung program Zero ODOL 2023 di Jatim,” harapnya.

Sementara itu, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Kemenhub, Dewanto Purnacandra menambahkan, perlu adanya sinergitas dalam mensukseskan Zero ODOL 2023. Terutama untuk normalisasi kendaraan angkutan, sehingga tidak manyalahi aturan yang sudah ditentukan.

“Intinya, mari menormalisasikan dan mengembalikan kendaraan angkutan barang yang dimodifikasi. Yakni dikembalikan normal sesuai peruntukan dan fungsinya. Dengan begitu dapat berperan dalam kebijakan Zero ODOL 2023,” pungkasnya. [bed]

Tags: