Kota Batu, Bhirawa
Masalah parkir liar masih menjadi PR besar bagi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Bambang Kuncoro. Pejabat yang baru saja dilantik Walikota Batu Eddy Rumpoko pada 29 Desember lalu tersebut diminta segera membenahi perparkiran karena selain menjadi biang kemacetan lalu lintas, juga untuk menekan kebocoran retribusi parkir.
“Parkir liar menyebabkan penyempitan jalan karena memakan badan jalan. Sehingga dampaknya kemacetan di sejumlah akses tempat wisata tak terhindarkan,” ungkap Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, kepada Bhirawa, kemarin.
Sejumlah titik yang dijadikan parkir liar yaitu jalan raya Oro-oro Ombo mulai pertigaan pasar hingga BNS. Selain itu juga di jalan Abdul Gani Atas dan Bawah, jalan kembar Sultan Agung dan jalan Dewi Sartika Depan Pasar Batu.
Untuk menghindari parkir liar, Wali Kota Batu meminta kepada Kepala Dishubkominfo agar meningkatkan koordinasi dengan jukir melalui forum silaturahmi bulanan atau 3 bulanan. Silaturahmi ini penting, selain untuk mengecek jukir yang terdaftar, juga sebagai upaya pembinaan dan pendekatan personal. “Pak Wali minta agar jukir tersebut bisa dibina dan diajak komunikasi yang baik, seragamnya harus diperhatikan,” kata Punjul.
Sedangkan untuk menghindari penggunaan badan jalan untuk parkir, Dishubkominfo harus membuat pemetaan wilayah mana saja yang bisa digunakan untuk tempat parkir. Dan kawasan jalan mana yang dilarang parkir karena berpotensi menimbulkan kemacetan dan kerawanan.
Di jalan yang tanjakannya tajam harus dipasang rambu larangan parkir, sebab jika sampai ada aktifitas parkir, maka sangat membahayakan pengguna jalan maupun kendaraan yang parkir. “Dulu kan pernah ada bus yang distop di depan pasar Batu, karena tak handremnya tak mampu menahan badan bus akhirnya mundur dan menabrak warung sehingga terbakar,” jelas Punjul.
Selain itu perlu juga diatur dimana saja yang parkirnya harus paralel, seri maupun sirip. “Berikan rambu yang jelas, sehingga tidak semua badan jalan dipakai untuk parkir,” tegasnya.
Dengan rambu-rambu larangan parkir tersebut juga akan memudahkan Satpol PP untuk mengambil tindakan. Kedua SKPD tersebut seringkali tidak sinkron dalam hal menata aktivitas parkir. Masalah parkir liar tersebut juga meresah wisatawan, sebab tarif parkir yang dikenakan terkadang jauh di atas tarif parkir yang diatur dalam Perda.
“Banyak pengaduan yang masuk tarif parkir di Kota Batu gila-gilaan karena untuk mobil bisa mencapai Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu. Padahal di Perda tarifnya hanya Rp 2 ribu. Tarif sebesar ini kan sangat memberatkan wisatawan,” tutur politisi PDI Perjuangan tersebut.
Akibat parkir liar tersebut, Walikota Batu memang sempat memunculkan gagasan untuk menggratiskan parkir. Namun jika ini dilakukan, selain akan mengurangi setoran PAD, juga akan membuat jukir menganggur. “Kalau digratiskan ribuan jukir akan nganggur dan juga malah menimbulkan kerawanan karena tidak ada petugas jukir yang mengawasi kendaraan yang parkir,” tandas Punjul.
Sebagaimana diketahui, hampir setiap akhir pekan dan musim liburan, sejumlah jalan di Kota Batu macet karena aktifitas parkir. Diantaranya yaitu di seputaran Alun-alun Kota Batu, jalan Dewi Sartika, jalan raya Oro-oro Ombo dan Sultan Agung. Umumnya jalan-jalan yang macet tersebut akibat aktifitas parkir liar dan penataan parkir yang kurang baik, sehingga badan jalan menyempit.
Sementara itu Kasatpol PP dan Linmas Robiq Yunianto, mengaku ketidakjelasan rambu-rambu parkir membuat pihaknya sulit menertibkan parkir liar, utamanya di seputaran Alun-alun. “Tak hanya parkir, upaya penertiban PKL juga terkadang malah terkendala karena ketidakpaduan antar instansi. Tugas kami menertibkan bukan mengatur, kalau ada pedomannya tentu kami akan bisa bertindak dengan baik,” kilah Robiq. [sup]
Keterangan Foto : Jalan kembar Sultan Agung yang padat merambat karena aktifitas parkir liar yang memakan badan jalan. (supriyanto/bhirawa)
