Disnaker Kabupaten Malang Miliki Layanan LTSA Pekerja Migran

Kepala Disnaker Kab Malang Yoyok Wardoyo, saat memberikan sosialisasi kepada para calon PMI di Kantor Disnaker Kab Malang

Kab Malang, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang memberikan sosialisasi program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia (PMI) kepada para calon PMI asal Kabupaten Malang. Sedangkan LTSA PMI ini bertujuan untuk meningkatkan layanan bagi calon PMI.
Selain itu, kata Kepala Disnaker Kabuputen Malang Yoyok Wardoyo, Rabu (15/1), kepada wartawan mengatakan, pihaknya juga akan memberikan kemudahan serta efisiensi waktu bagi para calon PMI. Sebab, Disnaker Kabupaten Malang telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga, seperti Perbankan, Imigrasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta Kepolisian. 
Calon PMI tidak perlu kesana kemari untuk mengurus dokumen terkait keberangkatan. Karena dalam kepengurusan langsung satu atap di Kantor Disnaker Kabupaten Malang. Dan masing-masing instansi sudah menempatkan personel di gedung LTSA Disnaker,” terangnya.
Selain Sosialisasi LTSA, Yoyok juga menjelaskan, dirinya juga memberikan sosialisasi terkait diberlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kepada calon PMI asal kabupaten setempat. Karena dalam UU tersebut telah dijelaskan bahwa peran serta pemerintah lebih besar jika dibandingkan dengan swasta. Termasuk dalam hal pembiayaan calon PMI, mulai dari pra penempatan, penempatan hingga purna, dan juga dalam urusan pelatihan.
Dijelaskan, dalam UU tersebut, jika pembiayaan pelatihan menjadi tanggungjawab pemerintah atau bisa dilakukan kerjasama dengan lembaga lain. Sedangkan dengan model kerjasama, hal itu sudah dilakukan dengan Bank Negara Indonesia (BNI). Dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sendiri melalui Disnaker sudah menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS), seperti pembiayaan kepada calon PMI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah. 
“Untuk itu, pihaknya berencana akan mengumpulkan pihak perbankan yakni BNI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, para Camat, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan pihak terkait lainnya” ujar Yoyok.
Tujuan untuk mengumpulkan lembaga-lembaga tersebut, lanjut dia, yakni bertujuan untuk memberikan sosialisasi KUR bagi para PMI. Sedangkan BNI nanti
akan menjelaskan mengenai konsep KUR bagi calon PMI yang bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pada mereka. Sehingga para calon PMI kini dipermudah dalam pembiayaannya, termasuk nanti jika mereka sudah purna atau tidak lagi menjadi PMI mereka dipermudah untuk memperoleh modal usaha dengan cara kredit dari BNI.[cyn]

Tags: