Disnaker Kota Mojokerto Ancam Penjarakan RHU Nakal

karaokeKota Mojokerto, Bhirawa
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mojokerto menyiapkan sanksi bagi sejumlah rumah hiburan umum (RHU), khususnya pemilik rumah karaoke di Kota Mojokerto yang nakal. Sanksi berupa ancaman tiga bulan kurungan penjara itu diberikan kepada mereka, karena lalai melakukan kewajiban melaporkan jumlah tenaga kerja yang ada di tempat operasi karaokenya.
”Tidak melaporkan jumlah tenaga kerja itu melanggar UU Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan. Sanksinya ancaman kurungan tiga bulan penjara,” ujar Seno Hadi, Kepala Seksi Pengawasan Ketenaga Kerjaan Disnaker Kota Mojokerto, Selasa (6/1) kemarin.
Seno menegaskan, dari sembilan rumah karaoke yang beroperasi di wilayah Kota Mojokerto, hanya tiga yang melaporkan data tenaga kerjanya. Ketiga tempat karaoke itu diantaranya, Karaoke Nav dan Eternity di Jl Majapahit serta Karaoke X2 di Jl Pahlawan. ”Baru tiga yang melapor, itupun hanya sekali pelaporan saja. Padahal, sesuai UU tiap tahun pengusaha wajib melaporkan kepada Disnaker,” tambah Seno.
Seno menjelaskan, dari tiga karaoke itu, Karaoke Nav yang melapor duluan kekantornya. Karaoke yang berdiri di lahan bekas Super Market Mojo Indah Plasa ini sudah melaporkan data sesuai kondisi ketenaga kerjaannya sejak tahun 2012 lalu. Baru setahun setelahnya disusul Karaoke Eternity dan X2. ”Ketiganya melapor setelah didatangi, itupun pelaporannya setelah mereka tertimpa masalah,” sesalnya.
Seno menjelaskan, jika keengganan pemilik usaha karaoke untuk melapor itu lebih dikarenakan ketakutan mereka terkait belum dilaksanakannya aspek ketenaga kerjaan sesuai UU tenaga kerja. ”Mereka cemas soal pemberian upah yang masih dibawah UMK, sistem hubungan kerja yang tak jelas, waktu istirahat, jaminan sosial yang belum ada hingga standar pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” terang Seno.
Namun demikian, pihaknya masih memberi toleransi waktu kepada pengusaha karaoke untuk menyerahkan laporan tenaga kerjanya. Disnakertrans berjanji tak akan mempersulit urusan itu, selagi usaha karaoke itu sudah melengkapi perizinannya secara benar. ”Caranya mudah, pengusaha bisa mengambil formulir kemudian mengisi data sesuai kondisi ketenagakerjaan dan setelahnya dikirim kembali ke Disnaker untuk mendapatkan pengesahan,” terangnya.
Bagi pengusaha yang tetap bandel, Disnakertrans bakal mengambil sanksi sesuai ketentuan UU. Yakni kurungan penjara selama tiga bulan dan denda senilai Rp100 ribu. ”Sanksi yang diberikan memang tak berat, itulah sebab mengapa kita tak proaktif untuk melakukan penyisiran terhadap tempat usaha nakal ini. Karena proses penyidikannya tak sebanding dengan hasil yang didapat,” pungkasnya. [kar]

Tags: