Ketua Umum PBSI Surabaya Bayu Wira bersama pengurus.
Polemik PBSI Surabaya
Surabaya, Bhiawa
Polemik di tubuh Pengkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Surabaya semakin memanas, sebanyak 21 klub mengajukan somasi kepada Ketua Umum PBSI Surabaya, Bayu Wira karena dianggap tidak transparan dalam laporan keuangan. Namun Bayu Wira tidak akan melepas jabatan dan siap melawan.
Dari 27 klub, sebanyak 21 klub mengajukan somasi dan minta digelar Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) untuk mengganti ketua umum diantaranya, PB Gemilang, PB Maestro, PB Satria, PB Bintang Timur Abadi, PB Sakura, PB Winner Badminton Club, PB Hjs Raharjo, PB Karang Empat Junior, PB Arjuna Sakti, PB Rench, PB Surajaya 21, PB Citra Bangsa, PB Persada, PB Garuda, PB Suryabaja, PB Dipra Mandiri, PB Trikus Harianto, PB IRC dan PB Surya Abadi.
Jhoni Bambang dari PB Satria mengatakan kalau selama ini pihak klub tidak pernah menerima laporan keuangan dan hasil kejuaraan ketika event Piala Wali Kota Surabaya berakhir. “Pengkot PBSI Surabaya juga tidak pernah membayar sewa lapangan saat menggelar Piala Wali Kota mulai 2016 hingga 2018,” katanya Minggu (6/1).
Ia juga menjelaskan dalam AD/ART PBSI pasal 49 menyebutkan jika Muskablub/Muskotlub untuk mengganti ketua umum dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari perkumpulan bulutangkis (PB) yang sah. “Yang mensomasi sudah memenuhi kuota 2/3 dari jumlah anggota untuk menggelar Musorkotlub dan tidak ada alasan menunda nunda lagi.” kata Joni.
Senada dengan Jhoni Bambang, Ketua PB Bintang Timur Abadi, Djoko Gangsar mengatakan, selain masalah keuangan Pengkot PBSI Surabaya dinilai kurang melakukan konsolidasi. “Ini yang membuat klub merasa kecewa,” katanya.
Sementara itu ditemui di Kantor PBSI Surabaya, Selasa (8/1), Ketua PBSI Surabaya Bayu Wira mengaku tidak takut dengan somasi itu, ia bahkan akan melawan dengan menunjukkan semua bukti laporan keuangan pada saat rapat tahunan anggota Musyawarah Kerja Kota (Mukerkot) PBSI Surabaya, Sabtu (12/1) di Siola Convention Hall.
Ia juga mengaku aneh dengan sikap klub yang mengajukan somasi karena selama kepengurusannya tidak ada klub yang mempermasalahkan keuangan. Tapi sekarang kok masalah ini muncul. “Padahal setiap Mukerkot kita melaporkan semua keuangan dan tidak ada klub yang protes,” katanya.
Saat disinggung mengenai tidak membayar sewa GOR Sudirman untuk Piala Wali Kota Surabaya, ia mengakui itu dan dilaporan keuangan juga tidak ada tertera biaya sewa lapangan. “Kalau dalam laporan keuangan ada biaya sewa, baru itu namanya korupsi, semua nota komplit dan yang mereka tuduhkan adalah fitnah,” tegasnya.
Mengenai 20 klub yang mengajukan somasi, Bayu Wira melihat sebagian besar klub itu tidak memiliki prestasi bahkan tidak punya atlet. ia mengaku menemukan bukti pemalsuan tanda tangan salah satu klub yang melakukan somasi. “Muskotlub tidak akan terlaksana karena ada klub yang memalsukan tanda tangan dan ada klub yang SK nya belum keluar,” katanya.
Sebenarnya masa jabatan Bayu Wira akan berakhir tahun 2020, namun ia berniat menggelar Muskot pada akhir 2019. “Tujuannya agar ketua umum terpilih nantinya bisa memiliki persiapan yang cukup untuk menggelar Piala Wali Kota Surabaya,” katanya. [wwn]
