Disparitas Daerah Pesisir-Kepulauan Tinggi, Perlu Sinergi Antar lembaga

DPRD Jatim, Bhirawa
Tingginya angka disparitas wilayah antara perkotaan dan wilayah kepulauan serta pesisir di Jatim,  memerlukan kerja antar lembaga untuk menanganinya.
Komisi A DPRD Jatim mengajak instasi terkait dan Koarmatim untuk saling bahu membahu membangun perekonomian di wilayah kepulauan dan pesisir tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan banyak sekali persoalan yang dialami oleh wilayah kepulauan dan pesisir terkait kebijakan pembangunan.
Apalagi pemerintah pusat mempunyai kebijakan terkait pembangunan wilayah maritim, maka Komisi A bersama-sama dengan instansi terkait mencoba berkoordinasi untuk menjadi wilayah kepulauan maju.
”Kita lihat di Masalembu di sana listrik belum mengalir di rumah-rumah warga. Termasuk Pulau Bawean dan Giliyang yang memiliki pemandangan alam yang luar biasa ternyata  belum diangkat di permukaan. Bahkan, ketika saya turun di wilayah kepulauan di Madura misalnya banyak infrastruktur yang ada belum tersentuh dengan pembangunan,”tegas Freddy, Selasa (18/8).
Berawal dari itulah, menurut politisi asal Partai Golkar ini Komisi A yang memiliki tupoksi pemerintahan akan mendorong agar instansi terkait ikut memajukan wilayah tersebut.
Karenanya, hal itu juga sudah masuk dalam perda dan RPKMD Jatim dan memiliki peluang untuk mengangkat perekonomian disana lewat wisata di tengah perekonomian yang semakin sulit.
Menurutnya, saat ini Indonesia dikenal dengan Pulau Balinya saja. Termasuk Jateng dengan Karimunjawa, DKI Jakarta dengan Pulau Seribu, tapi bagaimana dengan Jatim sendiri yang sebenarnya memiliki 132 wilayah kepulauan yang saat ini belum tersentuh pembangunannya.
”Nah dari hasil koordinasi ini, kami akan mengajak seluruh stake holder termasuk antar komisi di DPRD Jatim dan Pemkab/Pemkot di masing-masing wilayah  untuk ikut menggerakan perekonomian di wilayahnya.
Salah satunya dengan mengoptimalkan wisata yang ada di tengah lesunya perekonomian bangsa. Apalagi diketahui APBD di masing-masing kab/kota tidak terlalu besar jika harus mengurusi infrastruktur kepulauan dan pesisir,”paparnya.
Karena itu, perlu ada pemikiran untuk mencari potensi keuangan dari yang ada. Dimana melalui wisata yang selama ini belum tergarap secara maskimal. Mengingat dari pendapatan ini, wilayah kepulauan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri jika wisata yang dijual mampu mengikat wisata baik domestic maupun luar.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum. Menurutnya disaat potensi pajak yang selama ini menjadi primadona menurun drastic, maka dibutuhkan pemikiran untuk menggali pendapatan lain.
Sektor wisata salah satu yang dapat digali. Tentunya infrstruktur harus juga menjadi perhatian utama sebelum wisata  dibuka. ”Pasalnya yang terjadi saat ini banyak tempat wisata yang bagus, tapi belum ditunjang infrasturktur yang bagus, sehingga hal itu tidak diminati oleh wisatawan,”papar politisi asal PKB ini. [cty]