Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Difi Ahmad Johansya saat berbicara di acara Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Indflasi 2019-2021 TPID Malang Raya Senin 4/3 kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Salah satu lumbung pangan nasional, berada di Jawa Timur, namun demikian jika terjadi disparitas harga antar daerah masih rentan memicu inflasi. Rantai distribusi komoditas pangan strategis yang masih relatif pajang salah satu faktor penentu terjadinya infkasi.
Difi Ahmad Johansya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jatim, mengutarakan ada margin harga komoditas pangan di Jatim masih tinggi dan mempengaruhi perdagangan antar daerah. “Alhamdulillah di Jatim surplus pangan, yang disoroti itu adalah disparitas harga antara beberapa daerah di Jatim, juga dengan daerah lain, diluar Jawa Timur,”urai Difi Ahmad, saat berbicara di acara Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Indflasi 2019-2021 TPID Malang Raya Senin 4/3 kemarin.
Beberapa faktor penyebab disparitas harga itu, urai dia salah satunya yakni panjangnya rantai distribusi komoditas pangan strategis. Sejumlah produk andalan Jatim seperti bawang merah, daging sapi, aneka cabai, ayam dan telur ayam ras.
Jika dilihat di lapangan, lanjutnya, ada enam pos sebelum hasil produksi di lapangan. Ditambah faktor seperti kondisi trasportasi, fasilitas dan biaya sewa pergudangan, hingga infrastruktur pendukung, juga menjadi penyebab inflasi.
Karena itu, meski surplus, adanya perbedaan harga yang besar bisa berimbas besar dan berpotensi kelangkaan di daerah produsen yang memicu inflasi.
“Inti dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ini kerja sama antar daerah dan keberadaan pasokan menjadi sangat penting, jangan sampai terjadi disparitas,”tandasnya.
Menurutnya, untuk meningkatkan kinerja TPID yang lebih baik di awal 2019 ini, harus dilakukan kegiatan Capacity Building Penyusunan Roadmap Pengendalian Indflasi 2019-2021 TPID Malang raya.
Karena ia menilai, selama 5 tahun terakhir inflasi di Jawa Timur relatif baik, dan Malang juga penyumbang kedua terbesar. Oleh karena itu, BI berharap pertemuan ini dengan melibatkan berbagai intansi kinerja inflasi ke depan akan lebih baik karena tantangan ke depan harus dihadapi.
Ia menguraikan, angka inflasi di Jatim awal tahun ini menunjukkan tren positif. Setelah mengalami inflasi 0,34 persen pada Januari, wilayah Jatim mengalami deflasi 0,18 persen pada Februari.
“Kami menargetkan inflasi tahunan Jatim 2019 berada di angka 3,5 plus-minus 1 persen dan 3,0 plus-minus 1 persen pada periode 2020-2021 mendatang,”tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan terimakasih karena falam 20 hari pertama kerjanya, diundang untuk datang ke kegiatan koordinasi TPID Malang Raya ini, karena ini sangat penting.
Terlebih, menurut Emil, Malang Raya merupakan salah satu penopang ekonomi Jatim. Dia berharap dengan keberadaan TPID yang multi-stakeholder, informasi dan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk pengendalian infllasi bisa dibuat dengan cepat.
“Harapannya informasi dan langkah-langkah terkoneksi. TPID ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi dan pengendalian inflasi yang efektif,”tutur mantan Bupati Trenggalek itu. [mut]
