Dispendukcapil Dapat Tambahan Rp 900 Juta

Ratusan warga Jombang berebut antrian untuk mendapatkan KTP elektronik di kantor Dispendukcapil Jombang. [ramadlan]

Ratusan warga Jombang berebut antrian untuk mendapatkan KTP elektronik di kantor Dispendukcapil Jombang. [ramadlan]

Ratusan Warga Berebut E KTP
Jombang, Bhirawa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dipastikan mendapatkan tambahan sebesar Rp Rp 900 Juta pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2016 ini. Tambahan anggaran ini untuk penngkatan pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.
“Untuk e-KTP Dispendukcapil ada penambahan sembilan ratus juta,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati AK, usai paripurna di DPRD, Jumat (2/9)
Adanya tambahan anggaran ini juga dibenarkan anggota Komisi A, Kartiyono diklarifikasi soal tersebut menyatakan, hasil komisioning dengan pihak eksekutif, ada tambahan anggaran untuk hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Namun nominalnya berbeda dengan yang disampaikan Sekda. “Termasuk Dispendukcapil. Kalau tidak salah ada tambahan empat ratus juta lebih untuk Dispendukcapil,” terang Kartiyono, Minggu (4/10).
Kartiyono menyebut penambahan anggaran kepada Dispendukcapil di PAK tahun ini sebesar Rp. 463 juta. Peruntukannya adalah untuk penyediaan pelayanan administrasi perkantoran, pengadaan sarana prasarana, penyebarluasan informasi dan belanja pegawai.
Dalam dokumen yang ditunjukkan Kartiyono disebutkan, anggaran tahun 2016 pada Dispendukcapil sebelumnya Rp. 6, 022 miliar. Pada pembahasan PAK tahun ini Banggar dan tim anggaran Pemkab menambahi Rp. 463 juta. Total anggaran menjadi Rp. 6, 486. “Jadi penambahan itu bersifat normatif. Dari awal, tidak setelah adanya pandangan umum fraksi,” tegas Kartiyono.
Sebelumnya, melalui sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap nota perubahan APBD yang diajukan Bupati (29/8/2016), Fraksi PKB meminta bupati untuk menambahi anggaran bagi Dispendukcapil. Tujuannya adalah peningkatan layanan administrasi kependudukan yang belakangan ini dikeluhkan banyak pihak.

Berebut E KTP
Sementara itu, ratusan warga terlibat saling dorong dan berdesakan hingga nyaris ricuh saat mengurus KTP elektronik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jombang. Bahkan meski sudah mengentre sejak pukul tiga dini hari, namun sejumlah warga ada yang tidak bisa mengurus karena kuota habis.
Ribuan warga yang sudah lama mengantre di barisan sempat terlibat saling dorong saat hendak masuk area kantor bahkan karena tak sabar dan beberapa tempat antrian sempat diserobot bebereapa diantarnya sempat terlibat adu mulut dan nyaris baku hantam. “Saya sudah datang dua kali tapi belum dapat antrian,”ujar salah satu warga mengeluhkan.
Selain terlibat desak-desakan di luar kantor saling dorong antar warga ini juga terjadi di dalam area kantor warga saling dorong dan berdesak-desakan guna memperebutkan nomor urut yang disediakan petugas.
Sejumlah petugas catatan sipil tampak kewalahan mengendalikan antrian warga ini sementara saking banyaknya pihak dinas kependudukan dan catatan sipil kemudian melakukan pembatasan pengurusan yakni 250 orang perhari. Akibat terbatasnya jumlah petugas dan alat perekam E-KTP yang hanya 6 buah. [rur]

Tags: