Husni Tahir Hamid
Trenggalek, Bhirawa
Komisi I DPRD Trenggalek meminta pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk melakukan evaluasi terkait berbagai permasalahan diantaranya banyaknya antrian setiap hari yang mencapai 200 orang lebih untuk mencari dokumen kependudukan.
Pernyataan tersebut diungkapkan muh Husni Tahir Hamid Anggota Komisi I saat acara rapat kerja bersama OPD di Aula DPRD Kabupaten Trenggalek, kemarin.
Sebagai Anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, ia mengingatkan jangan bangga dengan WTP ( wajar tampa pengecualian) yang diterima, karena WTP yang diterima dari BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan) hanya sebagai evaluasi,
“Perlu diketahui WTP yang kita terima dari BPK karena sekedar evaluasi perolehan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang ada, tidak melihat dari sisi yang lain” ungkap Husni.
Sementara itu usai rapat kerja Kepala Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek Joko Wasono menjelaskan terkait permasalahan yang saat ini menghambat dalam pengurusan dokumen kependudukan utamanya pembuatan KTP baru maupun yang perbaikan, yang saat ini Dukcapil masih kehabisan blangko, karena banyaknya perintaan.
“Kalau blangkonya sudah ada , tanpa diminta yang bersangkutan akan kami cetak KTPnya menurut suket yang sudah terdata maka akan di cetak . Lebih lanjut ,kami akan memanggil mereka melalui kerjasama dengan kecamatan maupun pihak desa untuk disampaikan kepada yang bersangkutan berdasarkan suket tersebut, seperti pada waktu pemilihan umum kemarin, ungkapnya.
Akan tetapi pihaknya engan menjawab terkait ketersediaan blangko tersebut,
” Karena pengadaan blangko itu kewenangan pusat, maka kami tidak bisa memastikan karna itu bukan kewenangan kami,” ujar Joko wasono.
“Seandainya yang menjadi acuan akan jatah blangko tersebut , ia mengatakan tidak ada jatah karena ketersediaan blangko di pusat pun juga terbatas,”
Diceritakan joko wasono, perihal proses pengambilan blangko ke Jakarta, yang hanya di berikan sebanyak 500 blangko , padahal dalam pelayanan perhari mencapai 100 lembar bisa juga lebih.
“Kami melakukan pelayanan seperti biasa, dalam 1 hari permintaan mencapai 100 sampai 150 pemohon KTP kemudian belum yang dari masing – masing kecamatan, kita ini dalam sekali datang ke jakarta hanya diberi 500 blangko padahal dalam pelayanan kami sehari bisa mencapai 100 pemohon ,bisa juga lebih karna ada tambahan dari kecamatan – kecamatan di wilayah Trenggalek,. kalau dapat jatah 500 blangko itu dimungkinkan kurang lebih hanya bisa mrlayani 5 hari aja sudah habis.”
Sedangkan untuk mengambilnya butuh waktu 3 hari perjalanan, sedangkan yang di Trenggalek sudah habis, kalau seperti ini situasinya kemungkinan bisa jebol pak perjalanan dinas kami, dari situlah akhirnya kita keluarkan suket tersebut untuk menanggulangi permasalahan yang ada..
Maka dari itu ia berupaya meningkatkan pelayanan dengan menerbitkan suket tersebut merupakan pelayanan yang adil dan tidak menimbulkan keributan .
“Kalau kami melayani secara tebang pilih akan menimbulkan kemarahan Pemohon, untuk mengantisipasi situasi tersebut akhirnya diterbitkan suket aja, sambil menunggu blangko dari pusat , kalau dari pusat sudah siap suket tersebut akan kami cetak dan kami distribusikan. Punkas joko wasono . ( Wek)
