Dispendukcapil Kota Batu Validasi Data DP4 Pilkada

Kota Batu, bhirawa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil)  Kota Batu mulai melakukan validasi data kependudukan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Batu tahun 2017 mendatang. Meskipun pelaksanaan pilwali di Kota Batu masih akan berlangsung pada Pebruari 2017, Dispendukcapil harus selalu mengupdate data kependudukan tersebut.
Menurut Kepala Dispendukcapil Kota Batu, Maulidiono, pelaksanaan validasi data penduduk harus disiapkan mulai tahun ini untuk memudahkan menyusun Daftar Penduduk Potensial Pemilih dalam Pemilu (DP4).
“Karena Pilkada dilaksanakan serentak, maka DP4 itu akan kita serahkan ke pusat, dalam hal ini Kemendagri. Baru kemudian diserahkan kepada KPU sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih,” terang Maulidiono.
Data yang diterima Kemendagri akan divalidasi lagi dengan data KTP elekronik untuk kemudian disebut DP4. Setelah itu baru akan diserahkan kepada KPU Kota Batu.
Dikatakan, setiap tahun Dispendukcapil selalu mengupdate data kependudukan tersebut karena datanya memang bersifat dinamis.
“Jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh migrasi keluar dan masuk, lahir dan meninggal. Sedangkan untuk DP4 nanti disusun berdasarkan usia, yaitu 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Untuk deteksi berdasarkan usia sifatnya otomatis karena databasenya KTP elektronik,” tuturnya. Selain itu, penyusunan DP4 juga memperhatikan keanggotaan TNI/Polri. Dimana TNI/Polri yang aktif akan di-delete, sementara yang sudah purna tugas akan dimasukkan.
Kepala Bidang Kependudukan Dispendukcapil Kota Batu, Khamim Utomo menambahkan update data kependudukan setiap hari terus dilakukan. Data itu selain diperoleh dari pendaftaran warga ke kantor juga berkoordinasi dengan desa atau kelurahan.
Sampai dengan Maret 2015, jumlah penduduk di Kota Batu yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik berjumlah 165 ribu jiwa.
Dinamisnya data kependudukan di Kota Batu membuat Dispendukcapil harus aktif melakukan update. Oleh karena itu Dispendukcapil akan mengajukan tambahan anggaran Rp 200 juta untuk update data kependudukan tersebut dalam PAK. [sup]